detikcom

Senin, 17/12/2012 00:26 WIB

Inilah Hasil Rapat Ahok dengan Dinas Kesehatan, RSCM, FKUI, dan Askes

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Hari Minggu ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak libur, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk melakukan rapat koordinasi terkait jaminan kesehatan masyarakat dengan Dinas Kesehatan, RSCM, FKUI, dan PT Askes. Seperti apa hasilnya?

Ahok mendorong agar anak-anak mulai dari dalam kandungan hingga usia 7 tahun harus terus di cek kesehatannya dan diberi nutrisi yang baik secara cuma-cuma. Hal ini agar anak tersebut kemudian dapat tumbuh generasi yang sehat.

"Kita mau bikin sesuatu secara menyeluruh. Dihitung dari bayi sampai umur tujuh tahun. Dari orang hamil juga mesti kita awasi, minimal 6 kali cek sampai dia lahir. Kemudian anak itu dipelihara dan dikasih gizi sampai tujuh tahun lamanya. Baru kita bisa melahirkan generasi yang sehat nantinya," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (16/12/2012).

Ahok menjelaskan pemerintah provinsi DKI Jakarta, telah mengajukan anggaran sebanyak Rp 3 triliun untuk mensukseskan program ini. Menurut Ahok, anggaran sebesar itu untuk menggaji dokter di Puskesmas, merujuk pasien ke Rumah Sakit, dan keperluan obat-obatan. Ahok ingin tak ada satupun kampung di Jakarta yang tidak mendapat pembinaan ini.

"Sistem harus kita bangun. Jadi jangan mahal di kesehatan, kalau dibilang habis Rp 3 triliun itu murah di DKI, jadi kita akan mengajukan Rp 3 triliun untuk program menyeluruh seperti ini," jelasnya.

Anggaran kesehatan di DKI saat ini, menurut Ahok, sekitar Rp 4 triliun. Oleh karena itu dibawah pemerintahannya bersama Jokowi, dia akan mempertanyakan kembali ada dimana dana untuk Puskesmas dan Rumah Sakit selama ini.

"Semua kita cari, anggaran-anggaran itu. Kita mau pakai sistem dari FKUI dan RSCM jadi jelas gitu lho. Secara holistik, menyeluruh dari lahir sampai pengurusan kematian, kebersihan, semuanya," lanjut Ahok.

Ahok juga berencana membentuk tim audit rujukan, untuk mengetahui oknum nakal yang mengejar keuntungan pribadi ditengah program kesehatan ini. "Kita akan membentuk audit rujukan. Nanti ketahuan Rumah Sakit, Puskesmas mana yang ada oknum nakal. Misalnya, kita bisa ketahui dokter nakal, misalnya dia bius lokal, nanti bius seluruh tubuh, kan bayarnya lebih mahal. Nah nanti ini akan kita audit dibantu oleh FKUI dibantu oleh RSCM," ungkapnya.

Menurut Ahok, sistem pelayanan kesehatan di Jakarta saat ini belum maksimal, banyak dokter yang kompetensinya rendah. "Kan sekarang sistem pelayanan kesehatan tidak beres, dokter kompetensinya rendah. Kita harus berani bayar orang mahal, walau bayar mahal, tapi produktivitasnya kan tinggi. Kalau orang Jakarta kaya, APBD kan bisa Rp 100 triliun. Nah itu yang pengen kita lakukan," pungkasnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/van)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%