Kamis, 13/12/2012 13:58 WIB

Ketua Komisi III: Usai Dipecat, Hakim Agung Yamani Harus Diproses Hukum

Danu Damarjati - detikNews
Hakim Agung Ahmad Yamani (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Meski hakim agung Ahmad Yamani dipecat oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) karena melakukan pelanggaan kode etik, namun konsekuensi ini dipandang belum cukup. Harus ada proses hukum lebih lanjut untuk Yamani.

"Jadi kalau urusan etik yang melanggar itu sanksinya diskorsing, diberhentikan, atau diturunkan pangkatnya. Tapi itu tidak cukup karena dampak putusan kan menyangkut keadilan. Maka setelah sanksi ini harus ada proses hukum. Kalau hanya sanksi-sanksi begini saja kan tidak kuat," kata Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika, sebelum Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2012).

Politikus Partai Demokrat ini menyatakan hukuman lebih lanjut untuk Yamanie perlu dilakukan agar menjadi pelajaran bagi hakim-hakim lain. Diharapkan pemberian hukuman tersebut dapat mencegah hakim lain untuk melanggar aturan.

"Ini bisa menjadi pelajaran bagi hakim-hakim lain supaya tidak melanggar. Sebenarnya bukan hanya hakim, bahkan panitera pun bisa berbuat pelanggaran seperti itu lho," ujar Pasek.

Langkah penuntutan harus dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap Yamanie. Pasek juga menuntut agar pihak kepolisian responsif dalam menanggapi kasus ini.

"KY harus mengambil inisiaitf. Polisi kalau sudah menerima laporan harus segera ditindaklanjuti," tutur Pasek.

Achmad Yamanie diberhentikan secara tidak hormat pada Selasa (11/12/2012) kemarin karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik. Yamanie mengubah putusan Peninjauan Kembali (PK) atas terpidana narkoba Hangky Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun.

"Jadi saya cuma tanda tangani putusan itu tanpa membaca berapa tahun amar putusan. Dan yang mengantar salinan itu ialah panitera pengganti Dwi Tomo dan operator Halim, mereka bilang ini atas perintah ketua majelis," kata Yamani.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(gah/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%