Detik.com News
Detik.com
Kamis, 13/12/2012 06:35 WIB

Pagi Ini Pansus DPRD Garut Kasus Aceng Akan Temui Komisi III DPR

Mega Putra Ratya - detikNews
Pagi Ini Pansus DPRD Garut Kasus Aceng Akan Temui Komisi III DPR
Jakarta - Pansus DPRD Garut yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran etika Bupati Garut Aceng Fikri pagi ini akan menyambangi DPR. Pansus akan bertemu dengan Komisi III DPR.

"Iya pagi ini kita ke Komisi III DPR," ujar ketua Pansus DPRD Garut, Asep, kepada detikcom, Kamis (13/12/2012).

Asep mengatakan dirinya bersama 16 anggota pansus lainnya akan bertemu dengan Komisi III DPR pada pukul 09.00 WIB. Sayangnya Asep enggan membeberkan apa saja yang nantinya akan disampaikan pada komisi yang membidangi hukum tersebut. Alasan pansus ke Komisi III, tidak ke Komisi II yang membidangi dalam negeri juga tidak dijelaskan.

"Nanti ya, diikuti saja di disana," kata Asep.

Asep juga enggan berkomentar mengenai ancaman dari pengacara Aceng yang akan mempolisikan anggota pansus DPRD Garut. Termasuk soal ancaman akan membuat Garut rusuh jika Aceng dilengserkan dari jabatannya.

"Kita tidak konsentrasi kesitu, kita konsen kerja kita saja," tutupnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mpr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%