Senin, 10/12/2012 17:20 WIB

Pilkada Bangkalan

Truk Logistik Surat Suara Pilkada Bangkalan Dikawal Ketat Polisi

Zainal Effendi - detikNews
Foto: detiksurabaya
Bangkalan, - Logistik Pilkada Bangkalan terdiri dari kotak dan surat suara mulai didistribusikan ke 18 kecamatan. Pendistribusian dilakukan dengan pengawalan super ketat oleh polisi.

Dari pantauan detiksurabaya, Senin (10/12/2012), pendistribusian dilakukan sejak pukul 15.30 WIB. Sebelumnya pengangkutan kotak dan surat suara sudah dilakukan sejak siang tadi atau setelah polisi memukul mundur massa.

Tetapi pengangkutan logistik sempat terhenti saat massa mulai melakukan kerusuhan lagi. Sore hari atau saat situasi sudah kondusif, proses pendistribusian dimulai kembali.

Truk pengakut logistik setidaknya mendapat pengawalan 4 mobil polisi dengan 30 personel bersenjata laras panjang di dalamnya. Urut-urutannya, mobil patroli berada di depan.

Urutan kedua adalah pasukan Sabhara di dalam mobil Isuzu Elf. Truk pengakut logistik berada di urutan ketiga. Di belakang truk atau urutan keempat ada truk brimob dan yang berada di urutan terakhir atau deretan ke lima adalah mobil patroli terbuka dengan 6 personel di belakangnya.

Pengamanan di tempat penyimpanan logistik akan dikawal oleh para personel tersebut dibantu pesonel Polsek setempat. Hingga pukul 16.30 WIB, sudah ada 10 kecamatan yang logistiknya sudah didistribusikan.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%