detikcom

Senin, 10/12/2012 14:34 WIB

Dikado Alquran oleh PKS, KPK: Ini Gratifikasi Tapi Memiliki Nilai untuk Dipegang

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Perwakilan fraksi PKS di DPR hari ini menyambangi kantor KPK dan menyerahkan Al Quran sebagai bentuk hadiah terkait peringatan hari antikorupsi. KPK menyebut pemberian itu Al Quran ini sebagai bentuk gratifikasi.

"Pemberian ini termasuk gratifikasi dan memiliki makna yang harus dipegang teguh," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (10/12/2012).

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid yang hadir dalam konferensi pers ini, mengatakan pihaknya memang memberikan lima buah Al Quran kepada KPK. Lima kita suci umat Islam itu dibawa dan dipajangnya dalam koferensi pers ini.

Menanggapi pernyataan Pandu, Hidayat mengatakan sebelumnya memang sudah dilakukan pembicaraan mengenai pemberian itu.

"KPK memang menyebut ini sebagai gratifikasi. Tapi gratifikasi yang tidak melanggar hukum, karena nilainya di bawah Rp 500 ribu," ujar Hidayat.

"Kami memberikan Alquran ini karena kebetulan lima pimpinan KPK ini kan muslim semua. Agar para pimpinan KPK semakin berani dan tetap menjadi amanat rakyat," terang Hidayat.

Seusai konferensi pers, Hidayat menyerahkan lima Alquran tersebut kepada kepada KPK yang diwakili Pandu.

Kunjungan delegasi PKS DPR ke Kantor KPK adalah dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi. Mereka ingin memberikan dukungan moral kepada KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, seperti proyek Hambalang dan bailout Bank Century.

Selain Abdul Hakim, politisi lain PKS yang berangkat menuju KPK adalah Ketua Fraksi Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPKS Al Muzammil Yusuf dan anggota Komisi III DPR, Indra. Mereka membawa lima set Al Quran untuk lima pimpinan KPK.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjp/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%