detikcom
Senin, 10/12/2012 14:34 WIB

Dikado Alquran oleh PKS, KPK: Ini Gratifikasi Tapi Memiliki Nilai untuk Dipegang

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Perwakilan fraksi PKS di DPR hari ini menyambangi kantor KPK dan menyerahkan Al Quran sebagai bentuk hadiah terkait peringatan hari antikorupsi. KPK menyebut pemberian itu Al Quran ini sebagai bentuk gratifikasi.

"Pemberian ini termasuk gratifikasi dan memiliki makna yang harus dipegang teguh," ujar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (10/12/2012).

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid yang hadir dalam konferensi pers ini, mengatakan pihaknya memang memberikan lima buah Al Quran kepada KPK. Lima kita suci umat Islam itu dibawa dan dipajangnya dalam koferensi pers ini.

Menanggapi pernyataan Pandu, Hidayat mengatakan sebelumnya memang sudah dilakukan pembicaraan mengenai pemberian itu.

"KPK memang menyebut ini sebagai gratifikasi. Tapi gratifikasi yang tidak melanggar hukum, karena nilainya di bawah Rp 500 ribu," ujar Hidayat.

"Kami memberikan Alquran ini karena kebetulan lima pimpinan KPK ini kan muslim semua. Agar para pimpinan KPK semakin berani dan tetap menjadi amanat rakyat," terang Hidayat.

Seusai konferensi pers, Hidayat menyerahkan lima Alquran tersebut kepada kepada KPK yang diwakili Pandu.

Kunjungan delegasi PKS DPR ke Kantor KPK adalah dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi. Mereka ingin memberikan dukungan moral kepada KPK untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, seperti proyek Hambalang dan bailout Bank Century.

Selain Abdul Hakim, politisi lain PKS yang berangkat menuju KPK adalah Ketua Fraksi Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPKS Al Muzammil Yusuf dan anggota Komisi III DPR, Indra. Mereka membawa lima set Al Quran untuk lima pimpinan KPK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjp/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close