detikcom
Kamis, 06/12/2012 15:48 WIB

Demo 20 Mahasiswa di Jl Dipenogoro Bikin Lalin Tersendat

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia melakukan aksi di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. Akibat aksi itu, lalu lintas di jalan tersebut menjadi macet. Mereka menilai pemerintahan SBY-Boediono gagal memberantas korupsi dan kasus pelanggaran HAM.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (6/12/2012), sekitar 20 mahasiswa membawa sebuah spanduk berukuran 1x3 meter berwarna putih bertuliskan 'Turunkan Rezim SBY-Boediono yang Telah Gagal Memberantas Korupsi dan Kasus HAM'. Aksi mereka menutup 2 dari 3 jalur di Jalan Diponegoro dari arah Cikini menuju arah Salemba di depan gedung LBH Jakarta.

Akibatnya, terjadi antrean kendaraan sepanjang satu kilometer menjelang lokasi demonstrasi. Sejumlah petugas kepolisian pun berjaga-jaga mengatur lalu lintas di lokasi.

Sebelumnya, mahasiswa ini sempat menggelar aksi duduk dan tidur di tengah jalan hingga menyisakan satu jalur yang terbagi dua di sisi kiri dan kanan. Para mahasiswa ini berasal dari UBK, STMIK Indonesia, UIN, dan Gunadarma.

"Turunkan SBY-Boediono ialah hal yang wajib karena sudah gagal dalam menyejahterakan rakyat, serta tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi dan pelanggaran HAM," ujar seorang orator dari para mahasiswa.

Para mahasiswa ini masih melakukan aksi tidur di tengah jalan. Mereka rencananya akan menggelar aksi hingga pukul 17.00 WIB. Para pengguna jalan yang hendak melintas diminta untuk menghindari Jalan Diponegoro depan LBH Jakarta untuk sementara waktu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%