Selasa, 04/12/2012 16:15 WIB

Duh! Saksi di KPK Urung Diperiksa karena Tak Ada Ruangan & Penyidik

Ganessa - detikNews
Jakarta - Wisler Manalu, Ketua Panitia Pengadaan Proyek (PPK) Hambalang terpaksa pulang cepat dari KPK. Semestinya dia menjalani pemeriksaan terkait kasus Hambalang. Tapi apa daya, KPK mengalami keterbatasan ruangan untuk pemeriksaan. Tapi bukan hanya itu saja, penyidik juga kurang. Waduh!

"Tidak diperiksa karena ruangannya tidak ada dan penyidiknya juga lagi memeriksa yang lain," kata Wisler sambil berjalan meninggalkan gedung KPK di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/12/2012) siang.

Wisler, sejatinya diperiksa sebagai saksi untuk Dedi Kusnidar yang sudah jadi tersangka kasus Hambalang. Wisler kemudian berjalan pergi meninggalkan KPK.

Soal keterbatasan penyidik ini memang sudah dirasakan KPK akhir-akhir ini. Mudiknya sejumlah penyidik KPK kembali ke institusi asal membuat tenaga KPK berkurang. Satu penyidik, bahkan harus menangani 5 kasus.

Belum lagi, akhir Desember ini sejumlah penyidik juga mudik ke kepolisian. KPK memang sudah menarik sejumlah penyidik independen dari lingkungan internal. Tapi, mereka belum bisa diperbantukan, masih dididik.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ndr/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%