Senin, 03/12/2012 15:31 WIB

Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?

Purnama Martha - detikNews
Halaman 1 dari 3
Tangerang - Saya sangat terkejut ketika Gubernur baru DKI Jakarta Jokowi pada akhirnya menetapkan UMR Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.

Sebagai seorang pekekerja sekaligus ibu rumah tangga, yang ada di benak saya adalah "Wah, harus cepat-cepat membeli sembako, bulan depan pasti harga-harga sudah naik!". Padahal, saat ini saya berdomisili di Tangerang.

Berhari-hari saya terus berpikir mengenai kebijakan Gubernur DKI yang selama ini terkenal cukup bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. "Tapi mohon maaf ya Pak, kali ini saya tidak setuju dengan Anda."

Dibalik ketidaksetujuan saya terhadap Jokowi, saya paham bahwa Beliau telah berusaha keras mencari jalan keluar yang terbaik. Mungkin opini saya ini bisa dilirik oleh Jokowi tanpa saya digugat para buruh.

Kenaikan UMR DKI telah memicu buruh di berbagai daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama. Demo menuntut kenaikan UMR! Semua ingin gaji besar menurut ukurannya masing-masing.

Belum lagi nanti kalau semua buruh sudah naik gaji, yang lulusan sarjana bagaimana Pak? Besar kemungkinan mereka akan ikut menuntut kenaikan pendapatan. Apakah upah sarjana harus disamakan dengan lulusan SMU?

Bukan rahasia umum jika lulusan sarjana banyak yang sudah bekerja keras membanting tulang tapi mendapat upah di bawah Rp 2 juta. Bahkan PNS yang lulusan S2 'fresh graduate', mendapat gaji tidak sampai Rp 2,2 juta.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%