detikcom

Senin, 03/12/2012 15:31 WIB

Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?

Purnama Martha - detikNews
Halaman 1 dari 3
Tangerang - Saya sangat terkejut ketika Gubernur baru DKI Jakarta Jokowi pada akhirnya menetapkan UMR Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.

Sebagai seorang pekekerja sekaligus ibu rumah tangga, yang ada di benak saya adalah "Wah, harus cepat-cepat membeli sembako, bulan depan pasti harga-harga sudah naik!". Padahal, saat ini saya berdomisili di Tangerang.

Berhari-hari saya terus berpikir mengenai kebijakan Gubernur DKI yang selama ini terkenal cukup bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. "Tapi mohon maaf ya Pak, kali ini saya tidak setuju dengan Anda."

Dibalik ketidaksetujuan saya terhadap Jokowi, saya paham bahwa Beliau telah berusaha keras mencari jalan keluar yang terbaik. Mungkin opini saya ini bisa dilirik oleh Jokowi tanpa saya digugat para buruh.

Kenaikan UMR DKI telah memicu buruh di berbagai daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama. Demo menuntut kenaikan UMR! Semua ingin gaji besar menurut ukurannya masing-masing.

Belum lagi nanti kalau semua buruh sudah naik gaji, yang lulusan sarjana bagaimana Pak? Besar kemungkinan mereka akan ikut menuntut kenaikan pendapatan. Apakah upah sarjana harus disamakan dengan lulusan SMU?

Bukan rahasia umum jika lulusan sarjana banyak yang sudah bekerja keras membanting tulang tapi mendapat upah di bawah Rp 2 juta. Bahkan PNS yang lulusan S2 'fresh graduate', mendapat gaji tidak sampai Rp 2,2 juta.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%