Detik.com News
Detik.com

Senin, 03/12/2012 15:31 WIB

Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?

Purnama Martha - detikNews
Halaman 1 dari 3
Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?
Tangerang - Saya sangat terkejut ketika Gubernur baru DKI Jakarta Jokowi pada akhirnya menetapkan UMR Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.

Sebagai seorang pekekerja sekaligus ibu rumah tangga, yang ada di benak saya adalah "Wah, harus cepat-cepat membeli sembako, bulan depan pasti harga-harga sudah naik!". Padahal, saat ini saya berdomisili di Tangerang.

Berhari-hari saya terus berpikir mengenai kebijakan Gubernur DKI yang selama ini terkenal cukup bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. "Tapi mohon maaf ya Pak, kali ini saya tidak setuju dengan Anda."

Dibalik ketidaksetujuan saya terhadap Jokowi, saya paham bahwa Beliau telah berusaha keras mencari jalan keluar yang terbaik. Mungkin opini saya ini bisa dilirik oleh Jokowi tanpa saya digugat para buruh.

Kenaikan UMR DKI telah memicu buruh di berbagai daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama. Demo menuntut kenaikan UMR! Semua ingin gaji besar menurut ukurannya masing-masing.

Belum lagi nanti kalau semua buruh sudah naik gaji, yang lulusan sarjana bagaimana Pak? Besar kemungkinan mereka akan ikut menuntut kenaikan pendapatan. Apakah upah sarjana harus disamakan dengan lulusan SMU?

Bukan rahasia umum jika lulusan sarjana banyak yang sudah bekerja keras membanting tulang tapi mendapat upah di bawah Rp 2 juta. Bahkan PNS yang lulusan S2 'fresh graduate', mendapat gaji tidak sampai Rp 2,2 juta.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Opini Terbaru Indeks Opini ยป
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%