detikcom
Senin, 03/12/2012 15:31 WIB

Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?

Purnama Martha - detikNews
Halaman 1 dari 3
Tangerang - Saya sangat terkejut ketika Gubernur baru DKI Jakarta Jokowi pada akhirnya menetapkan UMR Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.

Sebagai seorang pekekerja sekaligus ibu rumah tangga, yang ada di benak saya adalah "Wah, harus cepat-cepat membeli sembako, bulan depan pasti harga-harga sudah naik!". Padahal, saat ini saya berdomisili di Tangerang.

Berhari-hari saya terus berpikir mengenai kebijakan Gubernur DKI yang selama ini terkenal cukup bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. "Tapi mohon maaf ya Pak, kali ini saya tidak setuju dengan Anda."

Dibalik ketidaksetujuan saya terhadap Jokowi, saya paham bahwa Beliau telah berusaha keras mencari jalan keluar yang terbaik. Mungkin opini saya ini bisa dilirik oleh Jokowi tanpa saya digugat para buruh.

Kenaikan UMR DKI telah memicu buruh di berbagai daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama. Demo menuntut kenaikan UMR! Semua ingin gaji besar menurut ukurannya masing-masing.

Belum lagi nanti kalau semua buruh sudah naik gaji, yang lulusan sarjana bagaimana Pak? Besar kemungkinan mereka akan ikut menuntut kenaikan pendapatan. Apakah upah sarjana harus disamakan dengan lulusan SMU?

Bukan rahasia umum jika lulusan sarjana banyak yang sudah bekerja keras membanting tulang tapi mendapat upah di bawah Rp 2 juta. Bahkan PNS yang lulusan S2 'fresh graduate', mendapat gaji tidak sampai Rp 2,2 juta.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%