Detik.com News
Detik.com
Senin, 03/12/2012 15:31 WIB

Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?

Purnama Martha - detikNews
Halaman 1 dari 3
Penetapan UMR DKI Jakarta, Sudah Sesuaikah?
Tangerang - Saya sangat terkejut ketika Gubernur baru DKI Jakarta Jokowi pada akhirnya menetapkan UMR Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.

Sebagai seorang pekekerja sekaligus ibu rumah tangga, yang ada di benak saya adalah "Wah, harus cepat-cepat membeli sembako, bulan depan pasti harga-harga sudah naik!". Padahal, saat ini saya berdomisili di Tangerang.

Berhari-hari saya terus berpikir mengenai kebijakan Gubernur DKI yang selama ini terkenal cukup bijaksana dalam menetapkan segala sesuatu. "Tapi mohon maaf ya Pak, kali ini saya tidak setuju dengan Anda."

Dibalik ketidaksetujuan saya terhadap Jokowi, saya paham bahwa Beliau telah berusaha keras mencari jalan keluar yang terbaik. Mungkin opini saya ini bisa dilirik oleh Jokowi tanpa saya digugat para buruh.

Kenaikan UMR DKI telah memicu buruh di berbagai daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama. Demo menuntut kenaikan UMR! Semua ingin gaji besar menurut ukurannya masing-masing.

Belum lagi nanti kalau semua buruh sudah naik gaji, yang lulusan sarjana bagaimana Pak? Besar kemungkinan mereka akan ikut menuntut kenaikan pendapatan. Apakah upah sarjana harus disamakan dengan lulusan SMU?

Bukan rahasia umum jika lulusan sarjana banyak yang sudah bekerja keras membanting tulang tapi mendapat upah di bawah Rp 2 juta. Bahkan PNS yang lulusan S2 'fresh graduate', mendapat gaji tidak sampai Rp 2,2 juta.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%