Senin, 03/12/2012 14:33 WIB

Golkar Tutup Pintu Aceng 'Nikah 4 Hari' ke Pilbup Garut 2013

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: Majalah Detik/ Istimewa
Jakarta - Partai Golkar memastikan tak akan mengusung kembali Aceng HM Fikri di Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut tahun 2013 mendatang. DPP Golkar menilai kasus nikah 4 hari Aceng dengan Fany Octora (18) adalah bentuk pelecehan terhadap perempuan.

"Di negara lain pastinya pejabat seperti ini sudah mundur. Ini adalah bentuk perilaku pelecehan, penghinaan, dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan," demikian nada keras jubir Golkar yang juga Wasekjen DPP Golkar Nurul Arifin kepada detikcom, Senin (3/12/2012).

Hal ini disampaikan Nurul menanggapi desakan masyarakat Garut agar Aceng Fikri mundur dari posisi Bupati Garut. Nurul secara khusus telah meminta penjelasan dari DPD Golkar Jawa Barat terkait hal ini.

Menurut Nurul, pandangan DPD Golkar Jabar yang kemungkinan memilih orang lain untuk Pilbup Garut sudah tepat. DPP Golkar mengamini dengan pertimbangan kasus nikah 4 hari yang dilakukan Aceng sangat memalukan.

"Tidak ada sangkut pautnya dengan partai, karena kejadian ini menyangkut perilaku pribadi dia. Jelas dengan sikapnya yang memalukan ini Golkar tidak akan mengajukan di Pilkada berikutnya," tegasnya.

Pernikahan Aceng dan Fany digelar pada malam 14 Juli 2012 lalu. Pernikahan digelar tepat pukul 19.30 WIB di rumah pribadi Aceng di wilayah Copong, Garut. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Limbangan, K.H. Abdurrozaq, S.Ag menikahkan kedua mempelai secara siri atau secara agama tanpa catatan resmi negara.

Namun 4 hari setelah pernikahan, melalui SMS Aceng mengirimkan talak perceraian. Aceng mengaku sudah tidak ada rasa pada Fany, dengan menyertakan sejumlah alasan.

Menyikapi pernikahan kilat nan kontroversial Bupati Garut Aceng Fikri, puluhan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama mendatangi DPRD. Mereka menyerahkan resolusi yang intinya meminta DPRD mengambil langkah-langkah politik, dan meminta Aceng mundur.

Sementara itu, Fany Octora mendatangi Mabes Polri siang pukul 13.40 WIB untuk melaporkan Aceng. Nurul menyatakan dukungan Aceng dipolisikan dengan pasal UU KDRT.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%