detikcom
Senin, 03/12/2012 14:01 WIB

Waketum Golkar: Jika Aceng Maju Lagi Pilbup Garut Tentu Berat

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: Majalah Detik/ Istimewa
Jakarta - Kasus nikah kilat Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan Fany Octora (18) menuai kecaman. Meski DPP Partai Golkar belum mengambil sikap resmi, namun Wakil Ketua Umum DPP Golkar Sharif Cicip Sutarjo melihat pengajuan kembali Aceng di Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut cukup berat.

"Kalau ada masalah etika tentunya kita harus perhatikan. Kan nantinya rakyat yang memilih," kata Sharif.

Hal ini disampaikan Sharif menanggapi kasus nikah siri Aceng Fikri dengan Fany dan kemudian menceraikannya dalam waktu 4 hari. Hal ini disampaikan Sharif kepada detikcom, Senin (3/12/2012).

Menurut Sharif, dalam Pilkada, rakyat yang paling menentukan. Kalau memang rakyat Garut sudah berdemo meminta Aceng mundur, apa iya Aceng masih akan menang di Pilbup Garut tahun 2013 mendatang.

"Kalau melanggar etika tentunya buat dia merugikan, buat dia sendiri berat, harus pikirkan itu," kata Sharif.

Namun DPP Golkar belum memutuskan nasib Aceng yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Jabar, meski DPD Golkar Jabar sudah mewacanakan pemecatan Aceng dari keanggotaan Golkar dan berencana mencari orang lain untuk Pilbup Garut.

"DPP belum mengambil keputusan. Kalau Jabar nanti menunggu laporan Pak Nurdin Halid," tandasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/asy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%