Sabtu, 01/12/2012 15:54 WIB

Bupati Garut Nikah Kilat, Gubernur Jabar: Saya Tegur Keras!

Rachmadin Ismail - detikNews
Bandung - Kisah nikah kilat Bupati Garu,t Aceng Fikri, dengan seorang wanita muda bernama Fany Octora (18) membuat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berang. Teguran keras pun dilayangkan pada Aceng atas perilaku tak terpujinya.

"Ada, saya sudah menegur via telepon," kata Aher, begitu ia biasa disapa saat launching logo kampanye 'Kancing Merah' di kereta Argo Parahyangan ke Bandung, Sabtu (1/12/2012).

Tidak cukup hanya teguran via telepon, Aceng juga akan dipanggil Aher dalam waktu dekat. Politisi PKS ini ingin menasihati Aceng kalau tindakannya bukan sebuah teladan yang baik.

"Kalau tidak hari besok, Senin saya panggil," imbuhnya.

"Karena ini urusan privat, kalau orang biasa tidak masalah. Tapi kalau bupati kan tidak etis tidak pantas harusnya memberi keteledanan ini tidak memberi keteledanan tentu harus ada teguran keras," sambungnya.

Aceng menikahi Fany secara siri. Namun karena Fany dianggap bukan lagi perawan, Aceng pun menceraikannya hanya berselang empat hari.

Saat dikonfirmasi, Aceng mengaku menceraikan Fany dengan cara baik-baik dan sudah membuat perjanjian damai yang disertai kompensasi uang.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%