Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 01/12/2012 15:54 WIB

Bupati Garut Nikah Kilat, Gubernur Jabar: Saya Tegur Keras!

Rachmadin Ismail - detikNews
Bandung - Kisah nikah kilat Bupati Garu,t Aceng Fikri, dengan seorang wanita muda bernama Fany Octora (18) membuat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berang. Teguran keras pun dilayangkan pada Aceng atas perilaku tak terpujinya.

"Ada, saya sudah menegur via telepon," kata Aher, begitu ia biasa disapa saat launching logo kampanye 'Kancing Merah' di kereta Argo Parahyangan ke Bandung, Sabtu (1/12/2012).

Tidak cukup hanya teguran via telepon, Aceng juga akan dipanggil Aher dalam waktu dekat. Politisi PKS ini ingin menasihati Aceng kalau tindakannya bukan sebuah teladan yang baik.

"Kalau tidak hari besok, Senin saya panggil," imbuhnya.

"Karena ini urusan privat, kalau orang biasa tidak masalah. Tapi kalau bupati kan tidak etis tidak pantas harusnya memberi keteledanan ini tidak memberi keteledanan tentu harus ada teguran keras," sambungnya.

Aceng menikahi Fany secara siri. Namun karena Fany dianggap bukan lagi perawan, Aceng pun menceraikannya hanya berselang empat hari.

Saat dikonfirmasi, Aceng mengaku menceraikan Fany dengan cara baik-baik dan sudah membuat perjanjian damai yang disertai kompensasi uang.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%