detikcom
Sabtu, 01/12/2012 13:39 WIB

Hari ke-47 Jokowi

Ini Dia Syarat Dapat Kartu Pintar dari Jokowi

Ray Jordan - detikNews
Jumlah Uang di Kartu Pintar
Jakarta - Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibagi-bagikan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tidak berlaku untuk siswa kaya. Hanya siswa tidak mampu dan menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang bisa mendapatkan KJP.

"Kita untuk bisa menentukan yang berhak mendapatkan itu dengan membuktikan adanya SKTM dari RT/RW ya. Nah setelah itu bisa kita rujukkan ke Dinas Pendidikan DKI. Nanti dari dinas memberikan kuota dan kebetulan SMA Paskalis memperoleh 20 KJP," ujar Kepala Sekolah SMA Paskalis Theresia Setyastanti, Jl Ranjau 13 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012).

Menurut Theresia, selain kondisi ekonomi, siswa yang mendapatkan KJP juga harus ditunjang prestasi sekolahnya. Theresia juga menuturkan, KJP sama seperti program 'Rawan Putus Sekolah' atau RPS dan nilai uang yang diberikan juga sama.

Pihak sekolah, lanjut Theresia diminta lebih tegas mengawasi penggunaan uang di KJP. Setelah uang KJP cair, pihak sekolah memanggil orang tua dan siswa untuk diberikan pengarahan.

Theresia mengaku, saat itu, program RPS disalahgunakan. Nilainya tidak sampai Rp 100 ribu.

"Dulu pernah ada satu, anak SMA, ya namanya anak SMA ya. Tetapi kita panggil orang tuanya dan akhirnya setelah itu nggak lagi. Walaupun yang dia gunakan dalam jumlah kecil ya, nggak sampai Rp 100 ribu," beber Theresia.

KJP dibagi-bagikan mulai hari ini. Kartu tersebut berbentuk ATM berisi uang yang berbeda-beda. Untuk SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000.

Uang tersebut akan masuk ke KJP yang terintegrasi dengan kartu ATM Bank DKI setiap tanggal 1 setiap bulannya dan nominalnya untuk jangka waktu 3 bulan. Menurut Jokowi, uang tersebut bukan untuk membayar uang sekolah melainkan untuk operasional sekolah siswa.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%