detikcom
Jumat, 30/11/2012 17:24 WIB

3 Tersangka Korupsi Proyek Simpedes Cilacap Dibekuk Polisi

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: angling adhitya p/detikcom
Semarang - Direskrimsus Polda Jateng membekuk tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (Simpedes) Kabupaten Cilacap 2008 yang merugikan negara Rp 7,6 miliar. Para tersangka mengaku hanya menjalankan perintah bupati saat itu.

Ketiga tersangka tersebut adalah staf ahli Bupati Cilacap Dangir Mulyadi, staf pembangunan Pemkab Cilacap Suyatmo, dan penyedia jasa Direktur PT. Ekamatra Cipta Mandiri Herry Karmawan.

Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Guntur Laupe mengatakan, Dangir dan Suyatmo ditangkap di Cilacap, sedangkan Herry ditangkap di bekasi.

"Seminggu lalu ditangkap, dua di Cilacap dan satu di Bekasi," kata Guntur di markas Direskrimsus Polda Jateng, Banyumanik Semarang, Jumat (30/11/2012).

Ia menambahkan, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan karena berkas sudah dinilai lengkap. "Sudah P21, paling lama hari Senin kita limpahkan," tandas Guntur.

Kasus yang menjerat tiga tersangka tersebut berawal dari proyek pengadaan transfer menggunakan APBD Kabupaten Cilacap melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2008 sebesar Rp 13 miliar. Proyek Simpedes itu berupa anggaran untuk 269 desa yang masing-masing mendapatkan Rp 48 juta. Diduga ada mark up dalam proyek tersebut.

"Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disimpulkan ada kerugian negara sekitar Rp 7 miliar lebih," imbuh Guntur.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%