Jumat, 30/11/2012 17:24 WIB

3 Tersangka Korupsi Proyek Simpedes Cilacap Dibekuk Polisi

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: angling adhitya p/detikcom
Semarang - Direskrimsus Polda Jateng membekuk tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (Simpedes) Kabupaten Cilacap 2008 yang merugikan negara Rp 7,6 miliar. Para tersangka mengaku hanya menjalankan perintah bupati saat itu.

Ketiga tersangka tersebut adalah staf ahli Bupati Cilacap Dangir Mulyadi, staf pembangunan Pemkab Cilacap Suyatmo, dan penyedia jasa Direktur PT. Ekamatra Cipta Mandiri Herry Karmawan.

Direktur Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Guntur Laupe mengatakan, Dangir dan Suyatmo ditangkap di Cilacap, sedangkan Herry ditangkap di bekasi.

"Seminggu lalu ditangkap, dua di Cilacap dan satu di Bekasi," kata Guntur di markas Direskrimsus Polda Jateng, Banyumanik Semarang, Jumat (30/11/2012).

Ia menambahkan, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan karena berkas sudah dinilai lengkap. "Sudah P21, paling lama hari Senin kita limpahkan," tandas Guntur.

Kasus yang menjerat tiga tersangka tersebut berawal dari proyek pengadaan transfer menggunakan APBD Kabupaten Cilacap melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2008 sebesar Rp 13 miliar. Proyek Simpedes itu berupa anggaran untuk 269 desa yang masing-masing mendapatkan Rp 48 juta. Diduga ada mark up dalam proyek tersebut.

"Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disimpulkan ada kerugian negara sekitar Rp 7 miliar lebih," imbuh Guntur.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%