detikcom
Rabu, 28/11/2012 18:47 WIB

Ini Penjelasan Bupati Garut Soal Pernikahan & Perceraiannya dengan Fani

Mansur Hidayat - detikNews
Bupati Aceng HM Fikri bertemu dengan wartawan (Foto: mansur garut/detikcom)
Garut - Bupati Garut Aceng HM Fikri angkat bicara soal pernikahan dan perceraiannya dengan Fani Oktora (18). Ia tidak membantah telah menikah dan menceraikan Fani. Berikut penjelasan lengkapnya.

"Saya tidak mau menanggapi. Ini ranah pribadi. Apalagi ini sudah diselesaikan 5 bulan lalu," kata Aceng kepada wartawan di Pendopo Pemkab Garut, Rabu (28/11/2012) petang.

Aceng enggan menjelaskan secara detail proses pernikahan dan perceraiannya dengan Fani. Ia juga menjawab diplomatis saat ditanya seputar alasan menikahi dan menceraikan gadis berusia 18 tahun tersebut.

"Saya lebih baik diam. Yang penting, saya masih bisa berdinas seperti biasa, menghadiri berbagai kegiatan dan mengunjungi masyarakat," kata Aceng.

Mantan pasangan Dicky Chandra ini mengaku terganggu dengan pemberitaan mengenai dirinya dan menduga hal itu dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menyukainya. Meski demikian, ia tidak akan menanggapi dan bertugas seperti biasa.

"Yang jelas, kalau ada perceraian, pasti ada pernikahan. Saya menceraikan secara lisan, pakai kata-kata halus. SMS hanya penegasan saja," katanya tanpa merinci kata-kata yang dimaksud.

Aceng menikahi Fani pada pertengahan Juli lalu. Dia dikenalkan oleh seorang ustaz sebuah pesantren di dekat rumahnya. Saat menikah, sang bupati mengaku duda dan mencari istri untuk menemaninya umroh.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(try/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%