Rabu, 28/11/2012 13:55 WIB

Ketua KPK Sarankan Evaluasi PAD DKI Ditingkatkan karena Ditengarai Bocor

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyarankan Gubernur DKI Jokowi dan Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) meningkatkan evaluasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI. Karena di waktu lalu, PAD ditengarai banyak yang bocor. Nah lho!

Abraham memaparkan struktur APBD DKI Jakarta, realisasi Pendapatan APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2011 Rp 28,29 triliun, dan rencana Pendapatan APBD DKI TA 2012 adalah Rp 30,64 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp 2,35 triliun atau 8,28%.

Sementara realisasi Belanja APBD DKI TA 2011 adalah Rp 26,42 triliun dan rencana Belanja APBD DKI TA 2012 adalah Rp 33,82 triliun. Dengan demikian APBD DKI TA 2011 surplus Rp 1,57 triliun dan rencana APBD DKI TA 2012 defisit Rp 3,184 triliun.

Kenaikan terbesar adalah pos pendapatan lain-lain yang sah pada Pendapatan APBD DKI TA 2012. Realisasi Pendapatan lain-lain yang sah TA 2011 hanya sebesar Rp 8,41 miliar sedangkan untuk TA 2012 sebesar Rp 2,84 triliun atau terjadi kenaikan 33,743%.

"Sangat fantastis tingginya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, Apakah terjadi mark up pendapatan untuk mengimbangi pengeluaran yang defisit sebesar Rp 3,18 triliun TA 2012?" kata pria kelahiran Makassar 45 tahun ini.

Hal itu disampaikan Samad saat berbicara dalam acara seminar "Pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).

Realisasi belanja operasi TA 2011 sebesar Rp 19,10 triliun sedangkan pada APBD TA 2012 dianggarkan sebesar Rp 22,31 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp 3,21 triliun atau 16,81%.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nwk/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%