detikcom
Rabu, 28/11/2012 04:15 WIB

Laporan dari Kairo

Bertemu Mahasiswa di Mesir, Komisi I Ditanyai Uang Saku Hingga RUU Kamnas

Ahmad Toriq - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ahmad Thoriq/detikcom
Jakarta - Salah satu agenda Komisi I DPR dalam kunjungan ke Gaza adalah mengunjungi KBRI Mesir. Dalam kunjungannya, Komisi I DPR juga bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Saat tanya jawab, mereka ditanyai soal agenda kunjungan kerja ke luar negeri hingga RUU Kamnas.

Usai bertemu parlemen Mesir, Selasa (27/11/2012), Komisi I DPR, pada hari yang sama, berkunjung ke KBRI Mesir di Kairo. Di KBRI, delegasi Komisi I DPR dijamu makan siang oleh Dubes Indonesia untuk Mesir Nurfaizi Suwandi. Pada malam harinya delegasi kemudian bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo.

Ada puluhan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan dengan Komisi I DPR. Para mahasiswa itu tergabung dalam Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kairo.

Pada dasarnya mahasiswa Indonesia di Mesir mendukung kunjungan Komisi I DPR ke Gaza. Namun dalam sesi tanya jawab, ada salah satu mahasiswa bernama Abdul Ghofur yang bertanya mengenai uang saku anggota dewan dalam kunjungan ke Gaza kali ini.

"Berapa biaya yang diperlukan untuk kunjungan ke luar negeri dan uang saku bagi anggota DPR?" tanya Ghofur.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang memimpin delegasi menjawab pertanyaan tersebut. Dia menerangkan bahwa aturan kunjungan kerja DPR diatur oleh Menteri Keuangan.

"DPR di dalam penganggarannya mengacu pada aturan keuangan yang dibuat Menteri Keuangan. Jadi dia tidak mengatur dirinya sendiri, kita anggota tidak mengurus anggaran tapi diurus oleh komisi. Tiket bagi anggota dewan, standar Menteri Keuangan adalah tiket bisnis. Akomodasi hotel standarnya bintang lima. Uang insentif harian, ini berbeda-beda tergantung negara tujuan. Untuk Mesir, termasuk hotel, lokal transport, komunikasi itu US$ 212 per hari per anggota," papar Mahfudz.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/mad)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close