Detik.com News
Detik.com
Selasa, 27/11/2012 19:57 WIB

Jadi Tersangka Korupsi APBD, Eks Sekda Tanjungpinang Ditahan

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Mantan Sekda Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditahan pihak kejaksaan setempat. Ini sehubungan dugaan korupsi dana APBD senilai Rp1,1 miliar.

Penahanan ini dilakukan, Selasa (27/11/2012) sore hari setelah tim Kejari Tanjungpinang lebih dulu melakukan pemeriksaan kesehatan. Mantan Sekda Pemkot Tanjungpinang, Gatot Winoto kini resmi menjadi tahanan ke jaksaan.

Selain mantan Sekda, dua tersangka kasus korupsi lainnya juga turut ditahan. Keduanya adalah, mantan penata keuangan Pemkot Tanjungpinang, Muhammad Yamin dan Kepala Bendahara Muhammad Rasid.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang, Maruhum mengatakan kepada wartawan, penahan ini setelah ada keterangan medis ketiganya dinyatakan sehat.

"Mereka kita tahan untuk mempermudahnya penyidikan dugaan korupsi," kata Maruhum.

Ketiga terlibat kasus korupsi dana APBD pada tahun 2010 lalu. Kasus ini sebenarnya pengembangan dari staf Pemkot Tanjungpinang bernama Aidil yang lebih dulu divonis 5 tahun penjara. Dari keterangan terpidana di pengadilan, bahwa dia juga memberikan uang korupsi itu kepada tiga pejabat tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%