detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 05:08 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 26/11/2012 09:30 WIB

2 Majelis Beda Putusan, Korban Century Pertanyakan Keilmuan Hakim Agung

Andi Saputra - detikNews
Gedung Mahkamah Agung (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara nasabah Bank Century terbelah. Korban Bank Century pun mempertanyakan kualitas keilmuan hakim agung, yang beda pendapat atas satu kasus.

Perkara yang dimaksud yaitu kasus Bank Century Cabang Solo, Jawa Tengah, di mana MA memerintahkan membayar 27 uang nasabah sebesar Rp 35 miliar. Tapi dalam perkara serupa untuk Bank Century Cabang Surabaya, MA menyatakan Bank Century tidak perlu membayar uang nasabah Wahyudi Prasetio sebesar Rp 66 miliar.

Padahal kasusnya sama yaitu dana nasabah yang ditempatkan dalam produk reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas.

"Dalam kasus pertama, MA menilai kasus ini perbuatan melawan hukum yaitu Bank Century memperdagangkan reksadana illegal. Namun dalam putusan kedua, kasus ini dibuat menjadi masalah wanprestasi saja, yaitu menjadi cidera janji antara dua belah pihak yaitu Wahyudi dengan Antaboga," kata koordinator nasabah korban Bank Century (kini Bank Mutiara), Anton Ziput saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/11/2012).

Dua majelis hakim yang mempunyai dua pandangan membuat Ziput geleng-geleng kepala. Dalam putusan yang pertama, majelis kasasi beranggotakan Abdul Kadir Mappong, Abdullah Gani Abdullah dan Suwardi. Dalam putusan setebal 153 halaman tersebut disebut bahwa Bank Century telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan bertanggal 16 April 2012 ini tidak diikuti oleh majelis hakim pada kasus kedua yang diketok belakangan yaitu pada 2 Mei 2012. Yaitu majelis hakim yang terdiri dari hakim agung Prof Rehngena Purba dengan anggota Syamsul Maarif dan Djafni Djamal. Rehngena dkk juga menjadikan putusan itu yang harus diikuti oleh hakim lain pada kasus yang serupa (yurisprudensi).

"Apakah MA tidak bisa membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum?," tanya Ziput.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close