Kamis, 22/11/2012 19:25 WIB

Filipina, Vietnam kecam paspor baru Cina

BBCIndonesia.com - detikNews
Kapal Cina di dekat Spratlys

Patroli kapal Cina di dekat kepulauan Spratlys menimbulkan ketegangan di kawasan.

Filipina dan Vietnam mengecam paspor baru Cina yang mencakup peta kawasan yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan.

Dua negara ini menyebut tindakan Cina dalam memasukkan kawasan itu dalam peta sebagai pelanggaran kedaulatan.

Ketegangan di kawasan terkait sengketa teritorial ini meningkat dengan langkah Cina meningkatkan patroli di seputar perairan yang diduga mengandung minyak dan gas.

"Filipina mengecam keras dicantumkannya sembilan titik di e-paspor karena gambar itu mencakup kawasan yang merupakan bagian wilayah dan maritim Filipina," kata Menteri Luar Negeri Albert del Rosario mengacu pada garis yang menunjukkan peta di buku paspor.

Sementara itu Vietnam telah menulis surat kepada Cina sebagai protes dan meminta Beijing "mencabut konten yang tidak tepat."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Luong Thanh Nghi mengatakan dalam jumpa pers, "Tindakan Cina melanggar kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel dan Spratly serta hak kedaulatan serta yurisdiksi kami terkait kawasan maritim di Laut Cina Selatan atau Laut Timur."

Malaysia dan Brunei juga mengklaim kawasan tersebut.

Membayangi pertemuan ASEAN

Masalah Laut Cina Selatan membayangi pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Kamboja minggu ini.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, "Peta di paspor itu (dibuat) bukan dengan sasaran negara tertentu. Cina ingin secara aktif berkomunikasi dengan negara-negara terkait untuk meningkatkan hubungan Cina dengan luar negeri."

Tidak jelas kapan Cina mulai meluncurkan paspor baru itu.

Cina juga terlibat sengketa dengan Jepang terkait kepulauan di Laut Cina Timur - yang disebut Senkaku oleh Tokyo dan Diaoyu oleh Beijing.

Sengketa ini menyebabkan protes anti-Jepang di sejumlah kota Cina bulan September lalu.

Namun kepulauan Senkaku atau Diaoyu ini tidak tercantun dalam paspor baru, kata pejabat di Jepang.

(bbc/bbc)

Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%