detikcom
Rabu, 21/11/2012 06:47 WIB

6 Kejanggalan Pembatalan Vonis Mati Gembong Narkoba Hengky Gunawan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 4
Hakim Agung Ahmad Yamani (ist.)
Jakarta - Pembatalan vonis mati pemilik pabrik ekstasi Hengky Gunawan terus menuai kontroversi. Ada sejumlah kejanggalan di balik pembatalan hukum tersebut.

Berikut berbagai kejanggalan di balik vonis yang diketok oleh hakim agung Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani dalam catatan detikcom, Rabu (21/11/2012):

1. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim menganulir vonis hukuman mati karena alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Hal ini ditentang keras oleh seluruh elemen masyarakat.

"Bahkan hakim menilai bahwa suatu kasus cukup diganjar dengan pidana penjara, bukan pidana materi itu boleh saja. Tapi dia tidak boleh menilai bahwa pidana mati itu bertentangan dengan HAM atau dengan konstitusi yang merupakan ranah kompetensi hakim MK," kata mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.

Atas berbagai kritikan ini, Djoko Sarwoko membela majelis PK.

"Terkait dengan pidana mati yang dianggap bertentangan dengan HAM itu ada dukungan dari Asian Right Commission yang berada di Hong Kong. Intinya dia (Asian Right Commission) mendukung putusan ini. Saya cuma menyampaikan kepada wartawan apakah setuju atau tidak setuju, itu soal lain," kata Djoko.Next

Halaman 1 2 3 4

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%