Detik.com News
Detik.com
Rabu, 21/11/2012 06:47 WIB

6 Kejanggalan Pembatalan Vonis Mati Gembong Narkoba Hengky Gunawan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 4
6 Kejanggalan Pembatalan Vonis Mati Gembong Narkoba Hengky Gunawan Hakim Agung Ahmad Yamani (ist.)
Jakarta - Pembatalan vonis mati pemilik pabrik ekstasi Hengky Gunawan terus menuai kontroversi. Ada sejumlah kejanggalan di balik pembatalan hukum tersebut.

Berikut berbagai kejanggalan di balik vonis yang diketok oleh hakim agung Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani dalam catatan detikcom, Rabu (21/11/2012):

1. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim menganulir vonis hukuman mati karena alasan hukuman mati melanggar konstitusi. Hal ini ditentang keras oleh seluruh elemen masyarakat.

"Bahkan hakim menilai bahwa suatu kasus cukup diganjar dengan pidana penjara, bukan pidana materi itu boleh saja. Tapi dia tidak boleh menilai bahwa pidana mati itu bertentangan dengan HAM atau dengan konstitusi yang merupakan ranah kompetensi hakim MK," kata mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.

Atas berbagai kritikan ini, Djoko Sarwoko membela majelis PK.

"Terkait dengan pidana mati yang dianggap bertentangan dengan HAM itu ada dukungan dari Asian Right Commission yang berada di Hong Kong. Intinya dia (Asian Right Commission) mendukung putusan ini. Saya cuma menyampaikan kepada wartawan apakah setuju atau tidak setuju, itu soal lain," kata Djoko.Next

Halaman 1 2 3 4

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/mok)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%