Detik.com News
Detik.com
Jumat, 16/11/2012 08:08 WIB

Ini 3 Kementerian yang Dilaporkan Seskab Dipo Alam ke KPK

Fajar Pratama - detikNews
Ini 3 Kementerian yang Dilaporkan Seskab Dipo Alam ke KPK Seskab Dipo Alam saat melapor ke KPK
Jakarta - Pada Rabu (14/11) malam kemarin, Seskab Dipo Alam melaporkan tiga kementerian dan oknum anggota DPR ke KPK, terkait adanya dugaan kongkalikong anggaran. Kementerian mana yang dilaporkan itu?

Penelusuran detikcom, Jumat (16/11/2012), 3 kementerian yang dilaporkan itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan. Sedangkan dari anggota DPR yang dilaporkan merupakan legislator dari komisi terkait.

Seskab Dipo Alam ketika dikonfirmasi kemarin menutup rapat-rapat informasi mengenai kementerian mana yang dilaporkannya. "Ini ada tiga kementerian," ujar Dipo tanpa memperinci lebih lanjut, Rabu (14/11) lalu.

Sedangkan hal yang sama juga dinyatakan dari pihak KPK. "Saya selaku humas tidak diberi informasi," ujar Jubir KPK Johan Budi, Kamis (15/11) semalam. Johan hanya mengatakan laporan itu akan ditelaah sesuai dengan prosedur yang ada di KPK.

Beberapa waktu lalu Dipo pernah menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan anggota DPR, Ketua Fraksi, dan staf ahli menteri yang berasal dari politisi. Dipo juga telah mengeluarkan surat imbauan agar Kementerian dan BUMN menyudahi kongkalikong dengan DPR.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%