Detik.com News
Detik.com
Jumat, 16/11/2012 08:08 WIB

Ini 3 Kementerian yang Dilaporkan Seskab Dipo Alam ke KPK

Fajar Pratama - detikNews
Ini 3 Kementerian yang Dilaporkan Seskab Dipo Alam ke KPK Seskab Dipo Alam saat melapor ke KPK
Jakarta - Pada Rabu (14/11) malam kemarin, Seskab Dipo Alam melaporkan tiga kementerian dan oknum anggota DPR ke KPK, terkait adanya dugaan kongkalikong anggaran. Kementerian mana yang dilaporkan itu?

Penelusuran detikcom, Jumat (16/11/2012), 3 kementerian yang dilaporkan itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan. Sedangkan dari anggota DPR yang dilaporkan merupakan legislator dari komisi terkait.

Seskab Dipo Alam ketika dikonfirmasi kemarin menutup rapat-rapat informasi mengenai kementerian mana yang dilaporkannya. "Ini ada tiga kementerian," ujar Dipo tanpa memperinci lebih lanjut, Rabu (14/11) lalu.

Sedangkan hal yang sama juga dinyatakan dari pihak KPK. "Saya selaku humas tidak diberi informasi," ujar Jubir KPK Johan Budi, Kamis (15/11) semalam. Johan hanya mengatakan laporan itu akan ditelaah sesuai dengan prosedur yang ada di KPK.

Beberapa waktu lalu Dipo pernah menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan anggota DPR, Ketua Fraksi, dan staf ahli menteri yang berasal dari politisi. Dipo juga telah mengeluarkan surat imbauan agar Kementerian dan BUMN menyudahi kongkalikong dengan DPR.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%