detikcom

Rabu, 14/11/2012 20:18 WIB

Buruh Sepakati UMP DKI Jakarta Rp 2,2 Juta

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada tahun 2013 disepakati Rp 2.216.243,68. Kesepakatan ini diambil dalam rapat Dewan Pengupahan Daerah malam ini.

Dari salinan kesimpulan rapat, tertulis besaran UMP tahun 2013 sebesar Rp 2.216.243,68 atau 112 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL) Rp 1.978.789 per bulan.

Namun kesepakatan ini ditolak pengusaha. Bambang Adam dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut Pemprov DKI tidak konsisten dalam menetapkan besaran UMP.

"Ini penzaliman. Sikap Apindo dan Kadin tidak mengakui keputusan dewan pengupahan malam ini. Posisi kami walk out," kata Bambang di Ruang Pola Lantai II, Gedung Bappeda DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (14/11/2012).

Bambang menyebut pihak pengusaha akan menempuh jalur hukum bila besaran UMP tersebut disetujui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Apabila pemerintah menetapkan ini kami akan menetapkan langkah kami, kami pertimbangkan dengan advokasi," tuturnya.


Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%