detikcom
Selasa, 13/11/2012 11:44 WIB

Video Ahok Rapat dengan Dinas PU di YouTube Laris Manis

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Ahok jadi sensasi internet. Ini setelah video rapatnya bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang muncul di YouTube, laris manis. Dalam video itu pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama tersebut bicara tegas bahkan menyeret nama KPK.

Video itu diupload oleh Pemprov DKI Jakarta dengan judul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Video itu berdurasi 46 menit.

Sejak diupload pada 8 November, video itu sudah dilihat 148.744 kali hingga pukul 11.30 WIB, Selasa (13/11/2012). Jumlah yang menonton video itu paling tinggi dibandingkan dengan video-video kegiatan Pemprov pada hari yang sama. Maklum saja, video itu menjadi populer setelah tersebar lewat media sosial dan BBM.

Video itu cukup menarik karena menampilkan Ahok yang berbicara lugas, blak-blakan, terang-terangan. Ahok meminta anggaran Dinas PU dipotong karena terlalu tinggi.

"Pak, sebelum dimulai apakah pagu anggaran sudah dipotong 25 persen untuk biaya-biaya pembangunan ini. Karena harganya terlalu tinggi. Dan diduga dipotong 40 persen pun bisa, dan kita potong 25. Saya kira fair, kami gubernur dan wagub meminta 25 persen untuk kami dikembalikan dalam bentuk APBD, dipotong," kata Ahok saat membahas APBD 2013.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%