Selasa, 13/11/2012 11:44 WIB

Video Ahok Rapat dengan Dinas PU di YouTube Laris Manis

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Ahok jadi sensasi internet. Ini setelah video rapatnya bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang muncul di YouTube, laris manis. Dalam video itu pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama tersebut bicara tegas bahkan menyeret nama KPK.

Video itu diupload oleh Pemprov DKI Jakarta dengan judul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Video itu berdurasi 46 menit.

Sejak diupload pada 8 November, video itu sudah dilihat 148.744 kali hingga pukul 11.30 WIB, Selasa (13/11/2012). Jumlah yang menonton video itu paling tinggi dibandingkan dengan video-video kegiatan Pemprov pada hari yang sama. Maklum saja, video itu menjadi populer setelah tersebar lewat media sosial dan BBM.

Video itu cukup menarik karena menampilkan Ahok yang berbicara lugas, blak-blakan, terang-terangan. Ahok meminta anggaran Dinas PU dipotong karena terlalu tinggi.

"Pak, sebelum dimulai apakah pagu anggaran sudah dipotong 25 persen untuk biaya-biaya pembangunan ini. Karena harganya terlalu tinggi. Dan diduga dipotong 40 persen pun bisa, dan kita potong 25. Saya kira fair, kami gubernur dan wagub meminta 25 persen untuk kami dikembalikan dalam bentuk APBD, dipotong," kata Ahok saat membahas APBD 2013.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
31%
Kontra
69%