detikcom
Selasa, 13/11/2012 11:44 WIB

Video Ahok Rapat dengan Dinas PU di YouTube Laris Manis

Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Ahok jadi sensasi internet. Ini setelah video rapatnya bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang muncul di YouTube, laris manis. Dalam video itu pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama tersebut bicara tegas bahkan menyeret nama KPK.

Video itu diupload oleh Pemprov DKI Jakarta dengan judul "08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum". Video itu berdurasi 46 menit.

Sejak diupload pada 8 November, video itu sudah dilihat 148.744 kali hingga pukul 11.30 WIB, Selasa (13/11/2012). Jumlah yang menonton video itu paling tinggi dibandingkan dengan video-video kegiatan Pemprov pada hari yang sama. Maklum saja, video itu menjadi populer setelah tersebar lewat media sosial dan BBM.

Video itu cukup menarik karena menampilkan Ahok yang berbicara lugas, blak-blakan, terang-terangan. Ahok meminta anggaran Dinas PU dipotong karena terlalu tinggi.

"Pak, sebelum dimulai apakah pagu anggaran sudah dipotong 25 persen untuk biaya-biaya pembangunan ini. Karena harganya terlalu tinggi. Dan diduga dipotong 40 persen pun bisa, dan kita potong 25. Saya kira fair, kami gubernur dan wagub meminta 25 persen untuk kami dikembalikan dalam bentuk APBD, dipotong," kata Ahok saat membahas APBD 2013.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(sip/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%