detikcom

Senin, 12/11/2012 09:40 WIB

Sekretaris MA Nurhadi: Interior Ruang Kantor Saya Rp 300 Jutaan

Andi Saputra - detikNews
Sekretaris MA Nurhadi
Jakarta - Publik masih bertanya-tanya hasil verifikasi KPK terhadap jumlah kekayaan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Namun Nurhadi membantah interior ruang kantor miliknya mencapai Rp 1 miliar seperti diungkapkan Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko.

"Habis Rp 300 jutaanlah," kata pejabat eselon I ini.

Hal ini diungkapkan dalam wawancara khusus dengan Majalah Tempo edisi 12-18 November 2012 yang terbit hari ini, Senin (12/11/2012). Nurhadi telah berkali-kali dihubungi detikcom via HP dan disambangi saat acara Rakernas MA, tetapi menghindar.

Kepada Tempo, Nurhadi mengaku ruangan tersebut dia bangun dengan uang sendiri setelah ia dilantik menjadi Sekretaris MA. Selain ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat dan ruang 20 anggota staf ditata dengan interior berbahan kombinasi kulit, kayu dan baja.

Nurhadi juga mengaku yang membiayai pesta perpisahan mantan Ketua MA Harifin Tumpa pada 29 Februari 2012 lalu. Disebut-sebut, pesta perpisahan ini merupakan pesta perpisahan Ketua MA termewah sepanjang sejarah. Atas kemewahan ini, Nurhadi beranggapan Harifin Tumpa seperti orang tua sendiri. "Anak dan orang tua tidak perhitungan," ujar Nurhadi.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%