Detik.com News
Detik.com
Senin, 12/11/2012 09:40 WIB

Sekretaris MA Nurhadi: Interior Ruang Kantor Saya Rp 300 Jutaan

Andi Saputra - detikNews
Sekretaris MA Nurhadi: Interior Ruang Kantor Saya Rp 300 Jutaan Sekretaris MA Nurhadi
Jakarta - Publik masih bertanya-tanya hasil verifikasi KPK terhadap jumlah kekayaan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Namun Nurhadi membantah interior ruang kantor miliknya mencapai Rp 1 miliar seperti diungkapkan Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko.

"Habis Rp 300 jutaanlah," kata pejabat eselon I ini.

Hal ini diungkapkan dalam wawancara khusus dengan Majalah Tempo edisi 12-18 November 2012 yang terbit hari ini, Senin (12/11/2012). Nurhadi telah berkali-kali dihubungi detikcom via HP dan disambangi saat acara Rakernas MA, tetapi menghindar.

Kepada Tempo, Nurhadi mengaku ruangan tersebut dia bangun dengan uang sendiri setelah ia dilantik menjadi Sekretaris MA. Selain ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat dan ruang 20 anggota staf ditata dengan interior berbahan kombinasi kulit, kayu dan baja.

Nurhadi juga mengaku yang membiayai pesta perpisahan mantan Ketua MA Harifin Tumpa pada 29 Februari 2012 lalu. Disebut-sebut, pesta perpisahan ini merupakan pesta perpisahan Ketua MA termewah sepanjang sejarah. Atas kemewahan ini, Nurhadi beranggapan Harifin Tumpa seperti orang tua sendiri. "Anak dan orang tua tidak perhitungan," ujar Nurhadi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%