detikcom
Sabtu, 10/11/2012 01:09 WIB

Inilah Hasil Pertemuan SBY dengan Para Kepala Negara Sahabat di Bali

Mega Putra Ratya - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Dua hari ini Presiden SBY melakukan pertemuan bilateral dan trilateral dengan sejumlah kepala negara sahabat peserta Bali Democracy Forum V (BDF). Sejumlah kesepakatan kerjasama tercapai dalam pertemuan yang berlangsung maraton ini.

Presiden SBY memaparkan sejumlah kesepakatan yang tercapai antara Indonesia dengan Korea Selatan, Thailand, Australia, Iran, Afghanistan, Turki, Timor Leste dan Papua Nugini.

Pertemuan pertama dilakukan dengan Korea Selatan yang dihadiri langsung oleh presidennya Lee Myung Bak. Kerjasama diberbagai bidang disepakati terutama dibidang energi dan otomotif.

"Kerjasama memproduksi transportasi yang ramah lingkungan (green cars). Korea memiliki teknologi yang maju dan Indonesia memiliki sejumlah pakar. Kita menandatangi MOU,mengenai kendaraan ramah lingkungan," jelas SBY dalam jumpa pers di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Jumat (9/11/2012).

Pertemuan kedua bersama Thailand yang dihadiri langsung oleh PM Thailand Yingluck Shinawatra. Kesepakatan kerjasama di antara di bidang pertanian, perikanan dan energi.

"Yang penting saat ini ada agenda konkret. Thailand negara maju di bidang agroindustri, perikanan. Mengingat luasnya laut kita dan sumber daya alam kita. Selain itu Juga perdagangan di bidang karet," jelasnya.

Pertemuan ketiga dilakukan dengan Australia yang dihadiri oleh PM Julia Gillard. Kesepakatan kerjasama terjain di bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan dan energi.Next

Halaman 1 2 3

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mpr/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%