detikcom
Jumat, 09/11/2012 15:23 WIB

Bentrok Lampung Tengah, Presiden Minta Kepala Daerah Harus Responsif

Mega Putra Ratya - detikNews
Nusa Dua - Bentrokan antara Kampung Kusumadadi dan Kampung Buyut pecah di Lampung Tengah. Presiden SBY meminta agar kepala daerah dan aparat pemerintahan diminta bisa lebih sensitif dan responsif terhadap potensi konflik.

Presiden sendiri mengaku sangat prihatin dengan bentrok yang semakin marak terjadi belakangan ini. Ia berharap jajaran aparat di daerah bisa lebih sensitif dan responsif terhadap potensi konflik.

"Saya minta semua pemda sensitif dan responsif agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," pinta SBY saat jumpa pers di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Jumat (9/11/2012).

Presiden mengatakan, Indonesia adalah negara yang majemuk. Banyakanya etnis memang membuat Indonesia rawan benturan atau konflik kekerasan horisontal. Ia mengingatkan masa kelam konflik saat di Ambon, Sampit dan kota-kota lainnya.

"Negara kita memang kaya dengan kemajukan sekaligus rawan konflik. Semua pemimpin di negeri ini mulai camat, kapolsek, kapolres, dandim, pemuka agama, pemuka adat, jangan lalai, jangan lengah," tegasnya.

Mengenai konflik di Lampung Tengah, presiden sudah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk mengantisipasi bentrokan susulan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%