Jumat, 09/11/2012 15:23 WIB

Bentrok Lampung Tengah, Presiden Minta Kepala Daerah Harus Responsif

Mega Putra Ratya - detikNews
Nusa Dua - Bentrokan antara Kampung Kusumadadi dan Kampung Buyut pecah di Lampung Tengah. Presiden SBY meminta agar kepala daerah dan aparat pemerintahan diminta bisa lebih sensitif dan responsif terhadap potensi konflik.

Presiden sendiri mengaku sangat prihatin dengan bentrok yang semakin marak terjadi belakangan ini. Ia berharap jajaran aparat di daerah bisa lebih sensitif dan responsif terhadap potensi konflik.

"Saya minta semua pemda sensitif dan responsif agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," pinta SBY saat jumpa pers di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Jumat (9/11/2012).

Presiden mengatakan, Indonesia adalah negara yang majemuk. Banyakanya etnis memang membuat Indonesia rawan benturan atau konflik kekerasan horisontal. Ia mengingatkan masa kelam konflik saat di Ambon, Sampit dan kota-kota lainnya.

"Negara kita memang kaya dengan kemajukan sekaligus rawan konflik. Semua pemimpin di negeri ini mulai camat, kapolsek, kapolres, dandim, pemuka agama, pemuka adat, jangan lalai, jangan lengah," tegasnya.

Mengenai konflik di Lampung Tengah, presiden sudah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk mengantisipasi bentrokan susulan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%