detikcom
Kamis, 08/11/2012 16:56 WIB

PDIP Deklarasikan Rieke-Teten untuk Pilgub Jabar di Bandung

Ganessa Alfadh - detikNews
Jakarta - PDIP telah resmi menetapkan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki menjadi pasangan Pilgub Jabar. PDIP pun akan mendeklarasikan Rieke-Teten di Bandung pada 10 November nanti.

"Menetapkan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung mandiri oleh PDI Perjuangan. Deklarasi resmi akan dilakukan di Bandung pada 10 November 2012," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam konferensi pers di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/11/2012).

Tjahjo lantas menginstruksikan semua jajaran PDIP untuk merapatkan barisan. Dengan satu misi untuk memenangkan Rieke-Teten di Pilgub Jabar.

"Seluruh jajaran dan struktur partai berada di satu barisan perubahan untuk mengorganisir kekuatan rakyat Jawa Barat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan pemimpinnya. Kita semua membutuhkan doa restu masyarakat Jabar," tegas Tjahjo.

Bersama Teten, Rieke optimis sukses di Pilgub Jabar. Rieke mengajak semua masyarakat Jabar berjuang bersama-sama untuk membuat perubahan.

"Kita bersama-sama rakyat Jabar untuk memenangkan Pilgub pada Januari 2013. Mudah-mudahan semua teman-teman bersatupadu kita berjuang bersama. Saya selaku kader menyebut Mas Teten ini banteng liar yang masuk kandang," kata Rieke, sebelumnya.

Optimisme senada disampaikan Teten Masduki. Teten mengucapkan terimakasih secara khusus kepada PDIP yang mempercayainya maju Pilgub Jabar mendampingi Rieke. "Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang memberikan dukungan, kepada DPP PDIP, yang memberikan misi perubahan kepada masyarakat Jabar," kata Teten.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%