Kamis, 08/11/2012 13:34 WIB

Pemindahan Hakim Pemutus Jaksa Urip 20 Tahun ke Solo Putusan Pimpinan MA

Andi Saputra - detikNews
Hakim Teguh jadi ketua majelis hakim Urip (dicky/detikcom)
Jakarta - Hakim yang memvonis jaksa Urip Tri Gunawan selama 20 tahun penjara, Teguh Haryanto kini tidak mengadili perkara-perkara korupsi lagi. Teguh dipindahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, pengadilan yang tidak mempunyai Pengadilan Tipikor.

"Kalau masalah mutasi dan promosi itu kan putusan pimpinan Mahkamah Agung (MA)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (8/11/2012).

Teguh saat itu berdinas di PN Tipikor Jakarta Pusat dan memutus jaksa Urip dengan 20 tahun penjara. Selain jaksa Urip dia juga terkenal memutus perkara korupsi dengan hukuman cukup berat.

Setelah itu, dia dimutasi ke Pangkalpinang dan terakhir ke PN Tanjung Karang, Lampung, sebagai wakil ketua pengadilan. Di PN Tanjung Karang dia ditakuti para terdakwa korupsi. Pada akhir Oktober lalu, Teguh dimutasi MA menjadi Wakil Ketua PN Surakarta.

"Dalam rapat mutasi dan promosi kan terdiri dari pimpinan beserta Dirjen. Saya tidak tahu persis apa dasar-dasar mutasi itu," jelas Ridwan.

Atas pembebastugasan dari mengadili perkara korupsi ini, Teguh siap melaksanakan tugas baru tersebut.

"Kalau saya tidak berpikir macam-macam. Setiap orang punya takdirnya masing-masing," ungkap Teguh saat dikonfirmasi detikcom.

Atas mutasi ini, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshari Saleh meminta MA memberikan penjelasan kepada publik. "Harus perlu kejelasan alasan mutasi, apa pertimbangannya dan lain-lain," ujar Imam singkat.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%