detikcom
Kamis, 08/11/2012 13:34 WIB

Pemindahan Hakim Pemutus Jaksa Urip 20 Tahun ke Solo Putusan Pimpinan MA

Andi Saputra - detikNews
Hakim Teguh jadi ketua majelis hakim Urip (dicky/detikcom)
Jakarta - Hakim yang memvonis jaksa Urip Tri Gunawan selama 20 tahun penjara, Teguh Haryanto kini tidak mengadili perkara-perkara korupsi lagi. Teguh dipindahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, pengadilan yang tidak mempunyai Pengadilan Tipikor.

"Kalau masalah mutasi dan promosi itu kan putusan pimpinan Mahkamah Agung (MA)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (8/11/2012).

Teguh saat itu berdinas di PN Tipikor Jakarta Pusat dan memutus jaksa Urip dengan 20 tahun penjara. Selain jaksa Urip dia juga terkenal memutus perkara korupsi dengan hukuman cukup berat.

Setelah itu, dia dimutasi ke Pangkalpinang dan terakhir ke PN Tanjung Karang, Lampung, sebagai wakil ketua pengadilan. Di PN Tanjung Karang dia ditakuti para terdakwa korupsi. Pada akhir Oktober lalu, Teguh dimutasi MA menjadi Wakil Ketua PN Surakarta.

"Dalam rapat mutasi dan promosi kan terdiri dari pimpinan beserta Dirjen. Saya tidak tahu persis apa dasar-dasar mutasi itu," jelas Ridwan.

Atas pembebastugasan dari mengadili perkara korupsi ini, Teguh siap melaksanakan tugas baru tersebut.

"Kalau saya tidak berpikir macam-macam. Setiap orang punya takdirnya masing-masing," ungkap Teguh saat dikonfirmasi detikcom.

Atas mutasi ini, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshari Saleh meminta MA memberikan penjelasan kepada publik. "Harus perlu kejelasan alasan mutasi, apa pertimbangannya dan lain-lain," ujar Imam singkat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
43%
Kontra
57%