Detik.com News
Detik.com
Kamis, 08/11/2012 13:34 WIB

Pemindahan Hakim Pemutus Jaksa Urip 20 Tahun ke Solo Putusan Pimpinan MA

Andi Saputra - detikNews
Pemindahan Hakim Pemutus Jaksa Urip 20 Tahun ke Solo Putusan Pimpinan MA Hakim Teguh jadi ketua majelis hakim Urip (dicky/detikcom)
Jakarta - Hakim yang memvonis jaksa Urip Tri Gunawan selama 20 tahun penjara, Teguh Haryanto kini tidak mengadili perkara-perkara korupsi lagi. Teguh dipindahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, pengadilan yang tidak mempunyai Pengadilan Tipikor.

"Kalau masalah mutasi dan promosi itu kan putusan pimpinan Mahkamah Agung (MA)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (8/11/2012).

Teguh saat itu berdinas di PN Tipikor Jakarta Pusat dan memutus jaksa Urip dengan 20 tahun penjara. Selain jaksa Urip dia juga terkenal memutus perkara korupsi dengan hukuman cukup berat.

Setelah itu, dia dimutasi ke Pangkalpinang dan terakhir ke PN Tanjung Karang, Lampung, sebagai wakil ketua pengadilan. Di PN Tanjung Karang dia ditakuti para terdakwa korupsi. Pada akhir Oktober lalu, Teguh dimutasi MA menjadi Wakil Ketua PN Surakarta.

"Dalam rapat mutasi dan promosi kan terdiri dari pimpinan beserta Dirjen. Saya tidak tahu persis apa dasar-dasar mutasi itu," jelas Ridwan.

Atas pembebastugasan dari mengadili perkara korupsi ini, Teguh siap melaksanakan tugas baru tersebut.

"Kalau saya tidak berpikir macam-macam. Setiap orang punya takdirnya masing-masing," ungkap Teguh saat dikonfirmasi detikcom.

Atas mutasi ini, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshari Saleh meminta MA memberikan penjelasan kepada publik. "Harus perlu kejelasan alasan mutasi, apa pertimbangannya dan lain-lain," ujar Imam singkat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%