Detik.com News
Detik.com
Rabu, 07/11/2012 15:56 WIB

Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer

Nur Khafifah - detikNews
Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto hari ini bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka membahas nasib status guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita bicarakan pertama memperjuangkan guru honorer untuk menjadi PNS," kata Taufik kepada wartawan usai rapat dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/11/2012).

Taufik mengatakan, saat ini perubahan status guru honorer menjadi PNS masih dalam proses. Menurutnya, para guru honorer tersebut masuk dalam kategori 2, yakni guru yang mengajar di sekolah negeri sejak tahun 2005 dan tahun sebelumnya. Proses ini terus berlanjut dan masih menunggu kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan dan Aparatur Nengara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

"Bagaimana kelanjutannya menunggu kebijakan MenPAN RB," ucap Taufik.

Selain masalah status, Taufik juga membicarakan insentif yang diterima guru honorer. Saat ini lanjut Taufik, guru honorer mendapat insentif sebesar Rp 400 ribu untuk 3 bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2012. Menurutnya tahun depan insentif untuk guru honorer harus diprogramkan lagi.

"Saat ini diberikan kepada guru honorer yaitu guru non PNS untuk sekolah negeri. Besarnya Rp 400 ribu per bulan itu sejak Oktober, November sampai Desember. Dan tahun depan harus diprogramkan kembali," ujarnya.

Taufik menambahkan kebutuhan PNS di DKI sangat banyak, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan ini.

"Kebutuhan PNS di DKI kan banyak, 38.000an pertahun dan sejak 2010 rata-rata pensiun 1000an. Pendekatan berikutnya adalah kesejahteraan," ucap Taufik.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%