detikcom
Rabu, 07/11/2012 13:54 WIB

Pasang Tower BTS Tanpa Izin, Pemerintah Digugat Rp 1 Miliar

Rivki - detikNews
Pembangunan tower BTS (jhoni/detikcom)
Jakarta - Gara-gara pasang tower base transceiver station (BTS) tanpa izin, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) digugat warga Bekasi, Cartje B Talahatu. Warga menggugat karena kehadiran BTS itu dianggap meresahkan. Adapun nilai gugatan yang diajukan warga sebesar Rp 1 miliar.

Dalam salinan gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) seperti diperoleh detikcom, Rabu (6/12/2012), Kominfo dituding melanggar pasal 13 UU No 36/1999 tentang Komunikasi.

Selain Kominfo, Cartje juga menggugat Pemkab Bekasi dan penyewa BTS dari sebuah penyedia jasa provider seluler.

"Perbuatan Tergugat I melanggar pasal 13 UU 36/1999 tentang Komunikasi. Pasal itu berintikan jika membangun BTS harus ada persetujuan di antara para pihak," tulis salinan gugatan yang dibubuhi tanda tangan Cartje dan kuasa hukumnya, Romi Leo Rinardo.

Pemasangan BTS itu dilakukan di Jalan Penggilingan Tengah, Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemasangan dilakukan pada tahun 2002 dan dianggap penggugat tidak meminta izin pada warga sekitar.

Dalam salinan itu, penggugat menggugat Indosat, Kemenkoinfo dan Pemkab Bekasi sebesar Rp 1 miliar. Rinciannya, nilai immateril sebesar Rp 500 juta karena penggugat merasa khawatir dan resah akibat BTS itu dan ganti rugi materil sebesar Rp 609 juta, sesuai harga nilai tanah.

Menanggapi gugatan tersebut, Kominfo menyerahkan semuanya ke proses hukum.

"Kita hadapi saja secara hukum. Itu kan hak orang untuk mendapatkan kepastian hukum. Kalau dari kita sendiri nanti akan disampaikan jawaban di persidangan. Ini kan masih sidang perdana, masih panjang," ujar pegawai Biro Hukum Kominfo, Amir, kepada wartawan sebelum sidang.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%