Detik.com News
Detik.com

Rabu, 07/11/2012 06:50 WIB

Hari Ini Dahlan Setor Nama Lain Diduga Pemeras Direksi BUMN

Ferdinan - detikNews
Hari Ini Dahlan Setor Nama Lain Diduga Pemeras Direksi BUMN Dahlan Iskan
Jakarta - Sesuai permintaan Badan Kehormatan (BK) DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan menyerahkan nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam upaya pemerasan direksi perusahaan BUMN.

"Berdasarkan kesepakatan dengan BK, beliau hanya mengirim surat untuk menginformasikan nama anggota dewan yang belum disebutkan. Surat akan dikirim hari ini," kata Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi saat dihubungi, Rabu (7/11/2012).

Faisal meluruskan informasi yang menyebut Dahlan berinisiatif melaporkan dugaan pemerasan kepada BK DPR. Menurutnya, Dahlan hanya memenuhi undangan BK untuk memberikan nama anggota dewan yang diduga terlibat.

"Laporan bukan inisiatif Pak Dahlan tapi karena beliau menghormati DPR dalam hal ini BK, maka beliau datang memenuhi undangan," tuturnya.

Anggota BK, Usman Jafar sebelumnya menyebut Sumaryoto dan Idris Laena (Golkar) adalah dua orang yang dilaporkan Dahlan. Sumaryoto, berdasarkan pengakuan Dahlan yang diungkap Usman, diduga memeras PT Merpati. Sedangkan Idris diduga memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam.

Namun berdasarkan keterangan Dahlan yang dikutip Usman, permintaan upeti dari anggota DPR kepada PT Merpati, PT PAL dan PT Garam ditolak oleh ketiga direksi perusahaan itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/riz)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%