Detik.com News
Detik.com
Rabu, 07/11/2012 06:50 WIB

Hari Ini Dahlan Setor Nama Lain Diduga Pemeras Direksi BUMN

Ferdinan - detikNews
Hari Ini Dahlan Setor Nama Lain Diduga Pemeras Direksi BUMN Dahlan Iskan
Jakarta - Sesuai permintaan Badan Kehormatan (BK) DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan menyerahkan nama anggota dewan yang diduga terlibat dalam upaya pemerasan direksi perusahaan BUMN.

"Berdasarkan kesepakatan dengan BK, beliau hanya mengirim surat untuk menginformasikan nama anggota dewan yang belum disebutkan. Surat akan dikirim hari ini," kata Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi saat dihubungi, Rabu (7/11/2012).

Faisal meluruskan informasi yang menyebut Dahlan berinisiatif melaporkan dugaan pemerasan kepada BK DPR. Menurutnya, Dahlan hanya memenuhi undangan BK untuk memberikan nama anggota dewan yang diduga terlibat.

"Laporan bukan inisiatif Pak Dahlan tapi karena beliau menghormati DPR dalam hal ini BK, maka beliau datang memenuhi undangan," tuturnya.

Anggota BK, Usman Jafar sebelumnya menyebut Sumaryoto dan Idris Laena (Golkar) adalah dua orang yang dilaporkan Dahlan. Sumaryoto, berdasarkan pengakuan Dahlan yang diungkap Usman, diduga memeras PT Merpati. Sedangkan Idris diduga memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam.

Namun berdasarkan keterangan Dahlan yang dikutip Usman, permintaan upeti dari anggota DPR kepada PT Merpati, PT PAL dan PT Garam ditolak oleh ketiga direksi perusahaan itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/riz)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%