detikcom

Selasa, 06/11/2012 13:21 WIB

Hakim yang Tangani Kasus Lingkungan Hidup Akan Disertifikasi

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Balthasar Kambuaya
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) akan melakukan sertifikasi bagi hakim yang menangani kasus lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya mengatakan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penguatan penegakan hukum lingkungan.

"Pelaksanaan program sertifikasi hakim lingkungan diharapkan agar putusan pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung akan lebih memenuhi rasa keadilan para pihak dan mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup," kata Balthasar.

Hal tersebut disampaikan Balthasar dalam acara "Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan" di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Balthasar mengatakan, akhir bulan November 2012 ini akan ada 50 hakim yang disertifikasi. Mereka akan ditempatkan di daerah yang banyak terjadi kasus pelanggaran lingkungan hidup. Dalam program sertifikasi para hakim akan menerima pendidikan dan pelatihan.

"Akhir bulan ini 50 hakim akan disertifikasi lingkungan hidup dan akan di tempatkan di daerah yg banyak kasus lingkungan hidupnya, seperti di Kalimantan," ucap Balthasar.

Dikesempatan yang sama, Ketua MA, Hatta Ali mengatakan sampai saat ini belum ada satupun hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal menurutnya perkara lingkungan hidup sudah banyak yang masuk ke pengadilan.

"Perkara lingkungan hidup sudah banyak dan sampai saat ini belum ada hakim yang punya sertifikasi. Kita melihat kasus yang paling banyak di Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Jadi sementara kita menetapkan hakim yang berada di wilayah ini," kata Hatta.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/mpr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%