detikcom
Selasa, 06/11/2012 13:21 WIB

Hakim yang Tangani Kasus Lingkungan Hidup Akan Disertifikasi

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Balthasar Kambuaya
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) akan melakukan sertifikasi bagi hakim yang menangani kasus lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya mengatakan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penguatan penegakan hukum lingkungan.

"Pelaksanaan program sertifikasi hakim lingkungan diharapkan agar putusan pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung akan lebih memenuhi rasa keadilan para pihak dan mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup," kata Balthasar.

Hal tersebut disampaikan Balthasar dalam acara "Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan" di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Balthasar mengatakan, akhir bulan November 2012 ini akan ada 50 hakim yang disertifikasi. Mereka akan ditempatkan di daerah yang banyak terjadi kasus pelanggaran lingkungan hidup. Dalam program sertifikasi para hakim akan menerima pendidikan dan pelatihan.

"Akhir bulan ini 50 hakim akan disertifikasi lingkungan hidup dan akan di tempatkan di daerah yg banyak kasus lingkungan hidupnya, seperti di Kalimantan," ucap Balthasar.

Dikesempatan yang sama, Ketua MA, Hatta Ali mengatakan sampai saat ini belum ada satupun hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal menurutnya perkara lingkungan hidup sudah banyak yang masuk ke pengadilan.

"Perkara lingkungan hidup sudah banyak dan sampai saat ini belum ada hakim yang punya sertifikasi. Kita melihat kasus yang paling banyak di Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Jadi sementara kita menetapkan hakim yang berada di wilayah ini," kata Hatta.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%