detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 00:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 06/11/2012 13:21 WIB

Hakim yang Tangani Kasus Lingkungan Hidup Akan Disertifikasi

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Balthasar Kambuaya
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) akan melakukan sertifikasi bagi hakim yang menangani kasus lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya mengatakan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penguatan penegakan hukum lingkungan.

"Pelaksanaan program sertifikasi hakim lingkungan diharapkan agar putusan pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung akan lebih memenuhi rasa keadilan para pihak dan mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup," kata Balthasar.

Hal tersebut disampaikan Balthasar dalam acara "Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan" di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Balthasar mengatakan, akhir bulan November 2012 ini akan ada 50 hakim yang disertifikasi. Mereka akan ditempatkan di daerah yang banyak terjadi kasus pelanggaran lingkungan hidup. Dalam program sertifikasi para hakim akan menerima pendidikan dan pelatihan.

"Akhir bulan ini 50 hakim akan disertifikasi lingkungan hidup dan akan di tempatkan di daerah yg banyak kasus lingkungan hidupnya, seperti di Kalimantan," ucap Balthasar.

Dikesempatan yang sama, Ketua MA, Hatta Ali mengatakan sampai saat ini belum ada satupun hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal menurutnya perkara lingkungan hidup sudah banyak yang masuk ke pengadilan.

"Perkara lingkungan hidup sudah banyak dan sampai saat ini belum ada hakim yang punya sertifikasi. Kita melihat kasus yang paling banyak di Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Jadi sementara kita menetapkan hakim yang berada di wilayah ini," kata Hatta.Next

Halaman 1 2
(slm/mpr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%