Selasa, 06/11/2012 13:21 WIB

Hakim yang Tangani Kasus Lingkungan Hidup Akan Disertifikasi

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Balthasar Kambuaya
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) akan melakukan sertifikasi bagi hakim yang menangani kasus lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya mengatakan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya penguatan penegakan hukum lingkungan.

"Pelaksanaan program sertifikasi hakim lingkungan diharapkan agar putusan pengadilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung akan lebih memenuhi rasa keadilan para pihak dan mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup," kata Balthasar.

Hal tersebut disampaikan Balthasar dalam acara "Pertemuan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan" di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Balthasar mengatakan, akhir bulan November 2012 ini akan ada 50 hakim yang disertifikasi. Mereka akan ditempatkan di daerah yang banyak terjadi kasus pelanggaran lingkungan hidup. Dalam program sertifikasi para hakim akan menerima pendidikan dan pelatihan.

"Akhir bulan ini 50 hakim akan disertifikasi lingkungan hidup dan akan di tempatkan di daerah yg banyak kasus lingkungan hidupnya, seperti di Kalimantan," ucap Balthasar.

Dikesempatan yang sama, Ketua MA, Hatta Ali mengatakan sampai saat ini belum ada satupun hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Padahal menurutnya perkara lingkungan hidup sudah banyak yang masuk ke pengadilan.

"Perkara lingkungan hidup sudah banyak dan sampai saat ini belum ada hakim yang punya sertifikasi. Kita melihat kasus yang paling banyak di Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Jadi sementara kita menetapkan hakim yang berada di wilayah ini," kata Hatta.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(slm/mpr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%