Selasa, 06/11/2012 12:06 WIB

Banjir Genangi Jalinsum di Labuhan Batu Selatan Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Foto: khairul ikhwan/detikcom
Medan - Banjir yang melanda Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut) mengakibatkan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tergenang. Antrean kendaraan pun terjadi di kawasan tersebut.

Ada tiga kawasan yang dilanda banjir di Kabupaten Labusel, yakni Kecamatan Sei Kanan, Torgamba dan Kota Pinang. Jalan yang tergenang berada di Labuhan Baru, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, sekitar 340 kilometer dari Medan ibukota Sumut.

"Hari ini banjirnya lebih parah dibanding kemarin. Ketinggian air di badan jalan sudah mencapai 30 sentimeter," kata salah seorang warga Kota Pinang, Rizal, Selasa (6/11/2012).

Kendaraan harus melintas dengan pelan. Akibatnya, arus lalu-lintas yang menghubungkan Sumatera Utara (Sumut) dengan Rokan Hilir, Riau tersebut tersendat.

Permukiman penduduk di kawasan Kota Pinang umumnya lebih rendah dibanding jalan, sehingga ketinggian air akibat luapan Sungai Barumun itu di permukiman penduduk umumnya mencapai satu meter lebih. Sebagian warga mengungsi.

Sementara di Sei Kanan, banjir yang terjadi sejak Minggu (4/11/2012) sudah mulai surut. Jalan provinsi yang menghubungkan Labusel dengan Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, sudah bisa dilalui.

Sehari sebelumnya, banjir menyebabkan jalan yang berada di Kelurahan Langga Payung tersebut tergenang air setinggi 50 sentimeter. Ratusan warga mengungsi karena rumahnya digenangi air hingga 1,5 meter. Situasi serupa juga terlihat di beberapa desa di Kecamatan Torgamba.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana ini. Pemerintah setempat juga sudah mendirikan posko penanggulangan bencana dan tempat pengungsian untuk para korban.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%