detikcom
Minggu, 04/11/2012 13:10 WIB

Hari ke-20 Jokowi

Guru Swasta Minta Gaji Setara Guru PNS, Jokowi Janjikan Kartu Sehat

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Forum Komunikasi Guru Swasta (FKGS) se-DKI Jakarta meminta gaji dan kesejahteran yang sama dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo menjanjikan kartu sehat bagi guru-guru itu.

Hal itu disampaikan FKGS saat mengundang Jokowi dalam acara 'Tasyakuran Guru Swasta dan Tokoh Masyarakat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI: Pemimpin Baru Jakarta Mewujudkan Kebijakan Pro Rakyat' di Gedung Balai Latihan Kerja Transito, Jalan H Naman 1, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Minggu (4/11/2012).

"Paling tidak disamakan kedudukan guru antara swasta dengan negeri. Jangan tebang pilihlah. Kan tujuan program Pak Jokowi Jakarta Cerdas, kita dukunglah dari guru-guru," kata Sekjen FKGS Nurfala ketika ditanya maksud dan tujuan acara ini.

Nurfala menjelaskan, meminta disamakan kedudukannya berarti meminta persamaan hal. Utamanya dalam soal kesejahteraan dan gaji.

"Gaji guru swasta masih di bawah UMR berkisar Rp 700 ribuan, mungkin yayasan nggak sanggup bayar jadi minta diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah. Kalau guru negeri dapat TKD, tunjangan khusus daerah, guru swasta nggak dapet. Itu kan dari pemerintah," kata Nurfala.

Acara ini dimulai pukul 09.00 WIB, sedangkan Jokowi datang pada pukul 12.20 WIB. Sebelumnya Jokowi menghadiri acara sepeda santai memperingati 'Hari Tata Ruang' di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian kembali ke rumah dinasnya di kawasan Menteng.

Jokowi tak lama hadir di acara FKGS ini.

"Saya hanya ingin bicara satu. Karena jumlah guru swasta jumlahnya banyak sekali. Saya belum bisa berhitung apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan nanti awal tahun (2013-red), Kartu Jakarta Sehat bisa dipakai di semua RS yang ada di Jakarta. Semoga kita sehat semua, tapi kalau ada yang sakit kan sudah ada kartu," kata Jokowi yang mengenakan batik cokelat.

"Nanti data Bapak, Ibu saya minta biar bisa dimasukkan datanya, hampir saja tertinggal, hehe," kata Jokowi yang kemudian meminta maaf karena terlambat ini.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%