Minggu, 04/11/2012 01:05 WIB

Tak Mudah Pindahkan Maktab Haji Indonesia ke Titik Terdepan

Luhur Hertanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Terowongan baru penghubung kompleks maktab jemaah haji dengan gedung tempat pelemparan jumaarat (Foto: Luhur/detikcom)
Jakarta - Kompleks maktab jemaah haji reguler Indonesia di Mina sebenarnya sudah berada barisan terdepan bila dibandingkan negara-negara lainnya. Namun jaraknya dengan tempat pelemparan jumaraat yang kurang lebih 3 Km dianggap masih terlalu jauh.

Demikian kata Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH), Syairozi Dimyathi, tentang usulan Komisi VIII DPR dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1433H/2012. Rapat berlangsung di Kantor KJRI, Jeddah, Arab Saudi.

"DPR minta agar maktab jemaah kita di Mina dipindahkan ke yang lebih dekat lagi. Kita dukung usulan itu, silahkan saja dilobi langsung oleh pemerintah kepada kerajaan," ujar Syairozi, Sabtu (3/11/2012).

Menurutnya, pemindahan lokasi maktab ke titik terdekat merupakan solusi sapu jagat terhadap berbagai masalah di lapangan. Berbagai masalah itu antara lain penumpukan jemaah akibat yang menunggu bus commuter, banyaknya jumlah jemaah haji yang tersesat, hingga kesehatan fisik bisa lebih terjaga sebab jemaah haji lansia tidak terlalu lelah berjalan menuju lokasi pelemparan jumaraat dan Masjidil Haram.

Menurutnya, penetapan lokasi maktab sepenuhnya merupakan kebijakan kerajaan Arab Saudi. Sudah sering sekali dilakukan pendekatan langsung oleh Pemerintah RI agar lokasi maktab Indonesia dipindah ke tempat yang lebih dekat lagi, tapi sejauh ini realisasinya memang sangat sulit.

Ada beberapa kendala yang cukup rumit dalam urusan memindahkan lokasi maktab jemaah haji reguler ke titik terdekat. Sekarang ini lokasi terdekat dengan tempat pelemparan jumaraat berjarak sekitar 500 meter dan sudah ditetapkan sebagai maktab bagi jemaah haji VVIP.

"Semakin dekat jaraknya, semakin mahal sewanya. Untuk mendapat tempat di situ, setiap jemaah haji VVIP dikenai biaya SR 2400 (SR 1 = Rp 2700). Apa mungkin jemaah haji reguler kita ditambahkan lagi beban biayanya? Selain itu luas lahannya kecil, sedangkan jemaah kita besar sekali," papar Syairozi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%