Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 03/11/2012 10:50 WIB

Gaji Hakim Kini Menggiurkan, Lulusan Terbaik FH Diharap Berebut Daftar

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 3
Gaji Hakim Kini Menggiurkan, Lulusan Terbaik FH Diharap Berebut Daftar Asep Rahmat Fajar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Pasca ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) No 94/2012, maka mulai awal 2013 kesejahteraan hakim menggiurkan. Bahkan bersaing dengan PNS Kementerian Keuangan atau pegawai Bank Indonesia. Alhasil, diharapkan para lulusan terbaik Fakultas Hukum (FH) dari berbagai kampus berebut mendaftar menjadi Yang Mulia.

PP bernama Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung ini memberikan take home pay hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 10,5 juta. Penghasilan ini meningkat seiring karier dan prestasi hakim tersebut hingga bisa mendapat take home pay Rp 45 juta bagi hakim paling senior.

"Komisi Yudisial (KY) tentunya mengharapkan kenaikan hak tersebut diimbangi dengan kenaikan performance para hakim (integritas maupun kualitas), baik dalam perilaku maupun putusan-maupun yang dikeluarkannya," kata juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Sabtu (3/11/2012).

Ternyata PP ini tidak hanya memberikan reward dalam bentuk uang cash semata. Tetapi juga dalam bentuk fasilitas hakim sebagai pejabat negara.

"Selain menawarkan gaji dan tunjangan, dalam PP tersebut juga diberikan tunjangan lain seperti fasilitas tempat tinggal, transportasi dan jaminan keamanan sehingga diharapkan lulusan-lulusan terbaik FH semakin tertarik juga untuk mendaftar sebagai hakim di masa depan," beber Asep.

Kenaikan kesejahteraan dan kedudukan sebagai pejabat negara diharapkan sebagai salah satu langkah menuju reformasi total sumber daya manusia di lembaga peradilan. Dengan banyaknya alumnus terbaik yang menjadi 'wakil Tuhan', maka harapan peradilan yang bersih dan berwibawa bisa benar-benar terwujud.

"Walaupun dalam hal ini tentunya harus dibarengi juga dengan pembenahan sistem manajemen SDM hakim seperti rekrutmen, pembinaan karir dan pengawasan," ujar Asep berharap.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%