Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 03/11/2012 10:50 WIB

Gaji Hakim Kini Menggiurkan, Lulusan Terbaik FH Diharap Berebut Daftar

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 3
Gaji Hakim Kini Menggiurkan, Lulusan Terbaik FH Diharap Berebut Daftar Asep Rahmat Fajar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Pasca ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) No 94/2012, maka mulai awal 2013 kesejahteraan hakim menggiurkan. Bahkan bersaing dengan PNS Kementerian Keuangan atau pegawai Bank Indonesia. Alhasil, diharapkan para lulusan terbaik Fakultas Hukum (FH) dari berbagai kampus berebut mendaftar menjadi Yang Mulia.

PP bernama Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung ini memberikan take home pay hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 10,5 juta. Penghasilan ini meningkat seiring karier dan prestasi hakim tersebut hingga bisa mendapat take home pay Rp 45 juta bagi hakim paling senior.

"Komisi Yudisial (KY) tentunya mengharapkan kenaikan hak tersebut diimbangi dengan kenaikan performance para hakim (integritas maupun kualitas), baik dalam perilaku maupun putusan-maupun yang dikeluarkannya," kata juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Sabtu (3/11/2012).

Ternyata PP ini tidak hanya memberikan reward dalam bentuk uang cash semata. Tetapi juga dalam bentuk fasilitas hakim sebagai pejabat negara.

"Selain menawarkan gaji dan tunjangan, dalam PP tersebut juga diberikan tunjangan lain seperti fasilitas tempat tinggal, transportasi dan jaminan keamanan sehingga diharapkan lulusan-lulusan terbaik FH semakin tertarik juga untuk mendaftar sebagai hakim di masa depan," beber Asep.

Kenaikan kesejahteraan dan kedudukan sebagai pejabat negara diharapkan sebagai salah satu langkah menuju reformasi total sumber daya manusia di lembaga peradilan. Dengan banyaknya alumnus terbaik yang menjadi 'wakil Tuhan', maka harapan peradilan yang bersih dan berwibawa bisa benar-benar terwujud.

"Walaupun dalam hal ini tentunya harus dibarengi juga dengan pembenahan sistem manajemen SDM hakim seperti rekrutmen, pembinaan karir dan pengawasan," ujar Asep berharap.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%