detikcom
Sabtu, 03/11/2012 10:50 WIB

Gaji Hakim Kini Menggiurkan, Lulusan Terbaik FH Diharap Berebut Daftar

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 3
Asep Rahmat Fajar (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Pasca ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) No 94/2012, maka mulai awal 2013 kesejahteraan hakim menggiurkan. Bahkan bersaing dengan PNS Kementerian Keuangan atau pegawai Bank Indonesia. Alhasil, diharapkan para lulusan terbaik Fakultas Hukum (FH) dari berbagai kampus berebut mendaftar menjadi Yang Mulia.

PP bernama Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung ini memberikan take home pay hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 10,5 juta. Penghasilan ini meningkat seiring karier dan prestasi hakim tersebut hingga bisa mendapat take home pay Rp 45 juta bagi hakim paling senior.

"Komisi Yudisial (KY) tentunya mengharapkan kenaikan hak tersebut diimbangi dengan kenaikan performance para hakim (integritas maupun kualitas), baik dalam perilaku maupun putusan-maupun yang dikeluarkannya," kata juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Sabtu (3/11/2012).

Ternyata PP ini tidak hanya memberikan reward dalam bentuk uang cash semata. Tetapi juga dalam bentuk fasilitas hakim sebagai pejabat negara.

"Selain menawarkan gaji dan tunjangan, dalam PP tersebut juga diberikan tunjangan lain seperti fasilitas tempat tinggal, transportasi dan jaminan keamanan sehingga diharapkan lulusan-lulusan terbaik FH semakin tertarik juga untuk mendaftar sebagai hakim di masa depan," beber Asep.

Kenaikan kesejahteraan dan kedudukan sebagai pejabat negara diharapkan sebagai salah satu langkah menuju reformasi total sumber daya manusia di lembaga peradilan. Dengan banyaknya alumnus terbaik yang menjadi 'wakil Tuhan', maka harapan peradilan yang bersih dan berwibawa bisa benar-benar terwujud.

"Walaupun dalam hal ini tentunya harus dibarengi juga dengan pembenahan sistem manajemen SDM hakim seperti rekrutmen, pembinaan karir dan pengawasan," ujar Asep berharap.Next

Halaman 1 2 3

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%