detikcom
Jumat, 02/11/2012 17:17 WIB

Awas! Mie Instan Korea Mengandung Zat Pemicu Kanker

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Ilustrasi (Asia One)
Manila, - Otoritas Filipina memutuskan untuk menarik produk-produk mie instan asal Korea Selatan (Korsel) dari toko-toko lokal di wilayahnya. Hal ini dilakukan menyusul adanya laporan bahwa produk tersebut mengandung bahan kimia yang memicu penyakit kanker.

Dalam pernyataannya, Badan Makanan dan Obat-obatan (FDA) Filipina menyatakan, ada 6 merek mie instan asal Korsel, terutama yang diproduksi oleh Nongshim Co, yang akan ditarik dari peredaran. FDA pun meminta publik untuk melapor jika menemukan masih ada produk-produk tersebut yang dijual kepada masyarakat.

"Pemerintah juga melakukan pemeriksaan, pengumpulan, dan pengujian produk-produk mie instan lainnya yang belum diidentifikasikan sebagai produk terkontaminasi, sebagai langkah pencegahan," demikian pernyataan FDA dalam situsnya seperti dilansir AFP, Jumat (2/11/2012).

Menurut FDA, otoritas Korsel sendiri yang menemukan ada 6 merek mie instan yang terkontaminasi zat kimia. Hasil uji laboratorium menyatakan, produk-produk tersebut mengandung 'benzopyrene', sejenis zat kimia yang memiliki potensi karsinogenik atau bisa menimbulkan penyakit kanker.

Dalam pernyataan FDA tidak dijelaskan apakah otoritas Filipina juga melakukan pengujian terhadap produk-produk tersebut. Pihak FDA tidak bisa dihubungi untuk dikonfirmasi soal hal ini.

Diketahui bahwa sejumlah negara lain, seperti China, Taiwan, dan Vietnam juga telah melakukan penarikan produk-produk asal Korsel tersebut.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nvc/ita)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%