detikcom

Jumat, 02/11/2012 16:18 WIB

Hari ke-18 Jokowi

Restui 6 Tol, Jokowi Dianggap Pro Orang Kaya di Jakarta

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Restu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), atas rencana pembangunan 6 tol dalam kota di Jakarta, dianggap berpihak kepada orang kaya. Pembangunan tol dalam kota dikhawatirkan akan memicu meningkatnya pembeliaan mobil pribadi.

"Kami menolak 6 ruas jalan tol baru di Jakarta karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau dibuat 6 jalan tol akan menimbulkan kemacetan baru dan akan mengundang orang membeli mobil baru," ujar anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, M Budi Susandi, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (2/11/2012).

Penolakan juga diungkapkan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel/KPBB, Ahmad Safrudin.

Menurut dia, Jokowi dan dinas terkait seharusnya mengutamakan sistem manajemen transportasi.

"Raperda yang dibuat Pemprov DKI malah memfasilitasi penggunaan kendaraan pribadi, misalnya membangun 6 jalan tol. Kalau perlu pembangunan jalan tol layang harus dimoratorium, sebelum Pemprov DKI menyediakan angkutan umum yang memadai," tutur Ahmad Safrudin.

Penyusunan konsep sistem transportasi, menurutnya, harus diutamakan untuk mengurai tingkat kemacetan di Ibukota. Salah satu caranya, Pemprov DKI harus menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjadwal. "Ini bisa jadi trigger mengatasi kemacetan," katanya.

Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, kata Ahmad, harus diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah bidang transportasi.

"Yang dibatasi bukan kepemilikannya tapi penggunaan termasuk bila kendaraan masuk ke pusat kota," imbuhnya.

Pembatasan penggunaan mobil pribadi dapat dilakukan dengan memberlakukan electronic road pricing. "Selain itu dengan parking management, scraping (menghapus) kendaraan yang sudah uzur," tuturnya.

Rencana pembangunan 6 ruas tol layang dalam kota rencananya akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan rencana ini telah mendapat dukungan termasuk dari Gubernur Jakarta.
Enam ruas jalan tol layang itu akan dibangun di Kemayoran - Kampung Melayu (9,6 km), Duri Pulau - Kampung Melayu (11,4 km), Sunter - Rawabuaya - Batu Ceper (22,9 km), Sunter - Pulo Gebang - Tambelang (25,73 km), Pasar Minggu - Casablanca (9,5 km), Ulujami - Tanah Abang (8,270 km).

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/aan)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%