Jumat, 02/11/2012 10:25 WIB

Pembahasan UMP DKI 2013 Alot, Ahok Pasang Muka Serius

Ahmad Juwari - detikNews
Jakarta - Muka Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berubah menjadi serius usai bertemu buruh DKI untuk membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013. Pembahasan UMP 2013 masih alot.

Ahok dijadwalkan membuka sidang untuk membahas Kebutuhan Hidup Layak dan UMP 2013 di ruang tamu Wagub di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2012).

Sidang dihadiri Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta dan sekitar 30 buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Forum Buruh Jakarta, Federasi Serikat Buruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ahok yang mengenakan batik coklat membuka sidang sekitar pukul 08.30 WIB. Namun sekitar pukul 09.00 WIB Ahok dan perwakilan buruh keluar dan menuju ruangan kerja Ahok di tempat yang tidak terlalu jauh.

Saat menuju ruang kerjanya, Ahok belum mau diwawancarai. Ahok memasang wajah serius.

"Menteri saja setuju dengan upah Rp 2 jutaan," teriak salah satu perwakilan buruh usai bertemu Ahok di ruang tamu Ahok.

Perwakilan Federasi Serikat Buruh Indonesia, Bayu Murnianto, mengatakan, pihaknya menuntut UMP 2013 Rp 2,7 juta hingga Rp 2,8 juta.

"Hal ini berdasarkan pertemuan Majelis Perserikatan Buruh Indonesia dengan Pak Menteri. Kita meminta naik 12 persen," kata Bayu.




Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%