Kamis, 01/11/2012 17:40 WIB

Wuih! Awal 2013, Tunjangan Ketua Pengadilan Tinggi Rp 40,2 Juta/Bulan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rombongan hakim akan sidang di perbatasan Indonesia (dok.ist)
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2012 tentang Kedudukan dan Hak Hakim sebagai Pejabat Negara. Dalam PP ini disebutkan, tunjangan Ketua Pengadilan Tinggi sebesar Rp 40,2 juta dan hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 8,5 juta.

"Hal ini untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," demikian bunyi pertimbangan PP tersebut seperti dikutip detikcom, Kamis (1/11/2012).

Berikut tunjangan hakim sesuai PP No 94/2012 seperti dilansir website MA:

Hakim Tingkat Banding:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Rp 40,2 juta
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Rp 36,6 juta
3. Hakim Utama Rp 33,3 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 31,1 juta
5. Hakim Madya Rp 29,1 juta
6. Hakim Madya Muda Rp 27,2 juta

Hakim Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Termasuk hakim yustisial di MA sebagai Asisten Koordinator)

1. Ketua Rp 27 juta
2. Wakil Ketua Rp 24,5 juta
3. Hakim Utama Ro 24 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 22,4 juta
5. Hakim Madya Utama Rp 21 juta
6. Hakim Madya Muda Rp 19,6 juta
7. Hakim Madya Pratama Rp 18,3juta
8. Hakim Pratama Utama Rp 17,1 juta
9. Hakim Pratama Madya Rp 16 juta
10. Hakim Pratama Muda Rp 14,9 juta
11. Hakim Pratama Rp 14 jutaNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%