Kamis, 01/11/2012 17:40 WIB

Wuih! Awal 2013, Tunjangan Ketua Pengadilan Tinggi Rp 40,2 Juta/Bulan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Rombongan hakim akan sidang di perbatasan Indonesia (dok.ist)
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2012 tentang Kedudukan dan Hak Hakim sebagai Pejabat Negara. Dalam PP ini disebutkan, tunjangan Ketua Pengadilan Tinggi sebesar Rp 40,2 juta dan hakim dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 8,5 juta.

"Hal ini untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," demikian bunyi pertimbangan PP tersebut seperti dikutip detikcom, Kamis (1/11/2012).

Berikut tunjangan hakim sesuai PP No 94/2012 seperti dilansir website MA:

Hakim Tingkat Banding:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Rp 40,2 juta
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Rp 36,6 juta
3. Hakim Utama Rp 33,3 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 31,1 juta
5. Hakim Madya Rp 29,1 juta
6. Hakim Madya Muda Rp 27,2 juta

Hakim Tingkat Pertama Kelas IA Khusus (Termasuk hakim yustisial di MA sebagai Asisten Koordinator)

1. Ketua Rp 27 juta
2. Wakil Ketua Rp 24,5 juta
3. Hakim Utama Ro 24 juta
4. Hakim Utama Muda Rp 22,4 juta
5. Hakim Madya Utama Rp 21 juta
6. Hakim Madya Muda Rp 19,6 juta
7. Hakim Madya Pratama Rp 18,3juta
8. Hakim Pratama Utama Rp 17,1 juta
9. Hakim Pratama Madya Rp 16 juta
10. Hakim Pratama Muda Rp 14,9 juta
11. Hakim Pratama Rp 14 jutaNext

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
65%
Kontra
35%