detikcom
Kamis, 01/11/2012 13:59 WIB

Kebakaran di Cempaka Putih, 82 Rumah Hangus & 650 Orang Ngungsi

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Kebakaran permukiman padat penduduk yang terletak di depan Hotel Grand Cempaka, Jl Suprapto, Jakarta Pusat sudah padam. 82 Rumah hangus terbakar akibat peristiwa itu.

"Korbannya ada 650 jiwa dengan 200 KK. Tidak ada korban meninggal. 82 Rumah terbakar," ujar Kasudin Damkar Jakpus Madanih kepada wartawan di Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakpus, Kamis (1/11/2012).

Menurut Madanih, penyebab kebakaran tersebut belum diketahui dan kini masih dalam penyelidikan. Diduga api muncul dari belakang masjid.

"Katanya muncul api dari belakang masjid, di RT 1. Di situ memang banyak konvensi, ada sekitar 12 rumah. Kalau informasi lebih banyak dari polisi saja," kata Madanih.

Pantauan detikcom, petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah menggulung pipa dan bersiap kembali ke pos damkar Jakpus. Pendinginan sudah selesai dilakukan. Api yang membakar rumah sekitar pukul 09.00 WIB kini sudah padam sekitar pukul 13.15 WIB. Rumah hangus habis dan hanya tinggal rangka. Lalu lintas juga sudah tidak macet.

Korban kebakaran berkumpul di halaman DPP PKS Cempaka Baru, yang lokasinya dekat dengan wilayah kebakaran. DPP PKS menyediakan minuman dan kursi.

Sementara barang-barang korban kebakaran sebagian diletakkan di halaman DPP PKS seperti kasur, kipas angin, dan tas berisi pakaian.

"Saya pusing kalau dipikirin mau tinggal di mana. Nanti ada saudara. Yang penting anak istri selamat," ujar Udin warga korban kebakaran yang tinggal di RT 1 ini.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%