detikcom
Kamis, 01/11/2012 09:27 WIB

Menkum HAM Minta Dahlan Iskan Sebut 'Anggota DPR Pemalak'

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Menkum HAM Amir Syamsuddin meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkapkan nama-nama oknum anggota Dewan yang memalak BUMN. Hal itu penting dilakukan guna menghindari polemik berkepanjangan.

"Masalahnya, ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya kira cara yang terbaik adalah memberikan penjelasan kalau memang ada oknumnya. Saya kira yang terbaik adalah agar isu ini tidak bergulir menjadi liar, tidak ada salahnya dibuka. Dengan cara terbuka itu, saya kira menjadi jelas," ujar Amir dalam temu wartawan di rumah dinasnya di Jl Denpasar, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012) malam .

Menurut Amir dengan beredarnya polemik ini malah justru akan merugikan Dahlan sendiri. Citra Dahlan di mata publik bisa tercemar.

"Jangan sampai publik menganggap bahwa Pak Dahlan mencoba mengangkat satu isu untuk menutupi isu lainnya. Itu kan harus kita cegah. Kita tahu bahwa selama ini Pak Dahlan ini disayangi publik. Lalu muncul hal seperti ini, sangat disayangkan dan merugikan diri beliau sendiri," papar Amir.

Amir yang juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Demokrat ini menyatakan, jika ada anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat yang terbukti terlibat, partainya siap memberikan hukuman.

"Tidak masalah. Itu tergantung nantinya. Tidak sekadar penyebutan. Tentunya harus disertai bukti. Tapi yang saya dengar Pak Dahlan hari ini sudah membantah bahwa dia yang sampaikan inisial-inisial itu. Jadi sekarang alangkah baiknya dibuka saja," pungkas Amir.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%