Kamis, 01/11/2012 09:27 WIB

Menkum HAM Minta Dahlan Iskan Sebut 'Anggota DPR Pemalak'

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Menkum HAM Amir Syamsuddin meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkapkan nama-nama oknum anggota Dewan yang memalak BUMN. Hal itu penting dilakukan guna menghindari polemik berkepanjangan.

"Masalahnya, ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya kira cara yang terbaik adalah memberikan penjelasan kalau memang ada oknumnya. Saya kira yang terbaik adalah agar isu ini tidak bergulir menjadi liar, tidak ada salahnya dibuka. Dengan cara terbuka itu, saya kira menjadi jelas," ujar Amir dalam temu wartawan di rumah dinasnya di Jl Denpasar, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012) malam .

Menurut Amir dengan beredarnya polemik ini malah justru akan merugikan Dahlan sendiri. Citra Dahlan di mata publik bisa tercemar.

"Jangan sampai publik menganggap bahwa Pak Dahlan mencoba mengangkat satu isu untuk menutupi isu lainnya. Itu kan harus kita cegah. Kita tahu bahwa selama ini Pak Dahlan ini disayangi publik. Lalu muncul hal seperti ini, sangat disayangkan dan merugikan diri beliau sendiri," papar Amir.

Amir yang juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Demokrat ini menyatakan, jika ada anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat yang terbukti terlibat, partainya siap memberikan hukuman.

"Tidak masalah. Itu tergantung nantinya. Tidak sekadar penyebutan. Tentunya harus disertai bukti. Tapi yang saya dengar Pak Dahlan hari ini sudah membantah bahwa dia yang sampaikan inisial-inisial itu. Jadi sekarang alangkah baiknya dibuka saja," pungkas Amir.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/nrl)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%