detikcom
Kamis, 01/11/2012 09:27 WIB

Menkum HAM Minta Dahlan Iskan Sebut 'Anggota DPR Pemalak'

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Menkum HAM Amir Syamsuddin meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkapkan nama-nama oknum anggota Dewan yang memalak BUMN. Hal itu penting dilakukan guna menghindari polemik berkepanjangan.

"Masalahnya, ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya kira cara yang terbaik adalah memberikan penjelasan kalau memang ada oknumnya. Saya kira yang terbaik adalah agar isu ini tidak bergulir menjadi liar, tidak ada salahnya dibuka. Dengan cara terbuka itu, saya kira menjadi jelas," ujar Amir dalam temu wartawan di rumah dinasnya di Jl Denpasar, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2012) malam .

Menurut Amir dengan beredarnya polemik ini malah justru akan merugikan Dahlan sendiri. Citra Dahlan di mata publik bisa tercemar.

"Jangan sampai publik menganggap bahwa Pak Dahlan mencoba mengangkat satu isu untuk menutupi isu lainnya. Itu kan harus kita cegah. Kita tahu bahwa selama ini Pak Dahlan ini disayangi publik. Lalu muncul hal seperti ini, sangat disayangkan dan merugikan diri beliau sendiri," papar Amir.

Amir yang juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Demokrat ini menyatakan, jika ada anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat yang terbukti terlibat, partainya siap memberikan hukuman.

"Tidak masalah. Itu tergantung nantinya. Tidak sekadar penyebutan. Tentunya harus disertai bukti. Tapi yang saya dengar Pak Dahlan hari ini sudah membantah bahwa dia yang sampaikan inisial-inisial itu. Jadi sekarang alangkah baiknya dibuka saja," pungkas Amir.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%