Rabu, 31/10/2012 05:01 WIB

Anak Warga Bali Koga di Lampung Selatan Harap Dapat Kembali Bersekolah

Andri Haryanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
Perumahan di Desa Balinuraga hancur akibat bentrokan antarwarga.
Lampung - Bentrok antarwarga yang terjadi di dua desa di Way Panji, Lampung Selatan, berdampak kepada lumpuhnya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Warga setempat berharap anak-anak mereka dapat kembali normal.

"Libur dulu, Nak. Demi keamanan," tutur salah seorang warga di Dusun Tujuh, Desa Sidoharjo, I Made Kawit (54), saat berbincang dengan detikcom, Selasa (30/10/2012) malam.

Ucapan tersebut disampaikan Kawit saat bentrokan antarwarga pecah di Desa Sidoreno dan Bali Nuraga. Bentrok berdarah yang berlangsung dua hari, 28 dan 29 Oktober itu menelan 9 korban jiwa di lokasi bentrok dan tercatat hingga Selasa (30/10) malam sebanyak 5 orang meninggal dunia di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan intensif dari tim medis.

Orang lebih mengenal dusun ini dengan sebutan Bali Koga atau yang berarti Korban Gunung Agung. Dusun yang terletak tidak jauh dari kantor Kecamatan Way Panji ini menghimpun sekitar 200 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 600-an orang.

Bersama sang Kepala Dusun, Wayan Subagio (40), Kawit menceritakan suasana ketika bentrok antarwarga pecah di dua desa. Menurut Subagio, warga memilih untuk berdiam dan mengunci pintu rumah saat ratusan motor melintasi pemukiman mereka.

"Saya minta warga tidak keluar rumah," kata Subagio yang dimandatkan menjadi orang yang dituakan dalam pengambilan keputusan di dusun tersebut.

Meski sempat resah dengan rombongan warga yang mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam dan bambu runcing, warga memilih diam. "Kami sempat panik dan resah juga," katanya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%