Selasa, 30/10/2012 13:36 WIB

10 Orang Tewas di Lampung Selatan, Pengamanan Polri Dikritik

Danu Mahardika - detikNews
Jakarta - Bentrok antar warga di Kalianda, Lampung Selatan menewaskan 10 orang. Hal itu tentu amat disesalkan. Yang menjadi pertanyaan, kerusuhan sudah terjadi sejak beberapa hari semestinya polisi bisa melakukan pencegahan.

"Sistem keamanan nasional kita ternyata belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kerusuhan yg terjadi di kawasan Lampung Selatan," ujar anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dalam pesan singkatnya, Selasa (30/10/12).

Politisi partai Gerindara ini mempertanyakan kemampuan dan integritas aparat keamanan yang menurutnya gagal menjaga kawasan konflik.

"Jangan-jangan aparat kita tidak dapat diandalkan menjaganya, padahal NKRI ini harus bisa dijaga dengan kemampuan aparat keamanan yang handal," lanjutnya.

Martin juga menyayangkan pihak aparat pengamanan yang dinilai tidak bisa maksimal dalam tugasnya. Padahal mereka telah dibiayai langsung oleh negara.

"Ada hampir 800.000 orang aparat kita, Polri dan TNI yang digaji oleh APBN, tapi terkesan tidak begitu menonjol prestasi dan kerjasamanya dlm mengatasi kerusuhan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, 10 warga di Kalianda Lampung Selatan tewas akibat bentrok antar arga yang terjadi sejak akhir pekan lalu. Pemicu kerusuhan adalah kesalahpahaman antar pemuda.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
32%
Kontra
68%