detikcom

Selasa, 30/10/2012 12:59 WIB

Laporan dari Arab Saudi

Telantarkan Jamaah, Izin 16 Penyelenggara Haji Terancam Dicabut

Bagus Kurniawan - detikNews
Ilustrasi/dok detikcom
Jakarta - Sebanyak 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau dulu dikenal ONH Plus terancam terkena sanksi hingga dicabut izin operasionalnya. Mereka dianggap telah menelantarkan calon jamaah hingga gagal berangkat haji.

"Yang paling mengecewakan saat ini, banyak jamaah yang tidak berangkat karena perlakuan PIHK," kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada wartawan seusai rapat evaluasi haji di Mekkah, Selasa (30/10/2012).

Dia mengatakan, ada 16 PIHK yang melakukan pelanggaran serius. Calon jamaah sudah membayar tetapi PIHK tidak menyetorkan dana jamaah tersebut ke rekening Kemenag.

"Mereka menjanjikan berangkat tahun ini tapi ternyata tidak berangkat," kata Suryadharma.

Dia mengatakan pihaknya akan menindak tegas sampai pencabutan izin operasional 16 PIHK tersebut. Kemenag juga meminta polisi memproses PIHK yang tidak bertanggung jawab itu.

Politikus PPP ini juga mencontohkan kasus PIHK di Mojokerto Jawa Timur yang mengakali calon jamaah dengan membuat paspor palsu. Paspor orang lain pas foto diganti dengan foto jamaah lain.

"Kami mengimbau pada masyarakat supaya tidak memaksakan diri pergi haji tanpa Kementerian Agama. Bohong kalau ada lembaga bilang Anda pasti berangkat tahun ini. Yang bisa memastikan itu Kementerian Agama berdasarkan daftar urut yang ada di Siskohat," katanya.

Menurutnya, banyak hal yang masih harus dibenahi yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah Arab Saudi maupun calon jamaah haji itu sendiri.

"Semua masalah sudah diinventarisasi, mana yang menjadi bagian Kemenag maka akan dikoreksi sendiri, mana yang menjadi bagian Pemerintah Arab Saudi maka itu akan disampaikan. Yang berkaitan dengan jamaah akan disampaikan lewat manasik," katanya.



Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%