Selasa, 30/10/2012 12:59 WIB

Laporan dari Arab Saudi

Telantarkan Jamaah, Izin 16 Penyelenggara Haji Terancam Dicabut

Bagus Kurniawan - detikNews
Ilustrasi/dok detikcom
Jakarta - Sebanyak 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau dulu dikenal ONH Plus terancam terkena sanksi hingga dicabut izin operasionalnya. Mereka dianggap telah menelantarkan calon jamaah hingga gagal berangkat haji.

"Yang paling mengecewakan saat ini, banyak jamaah yang tidak berangkat karena perlakuan PIHK," kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada wartawan seusai rapat evaluasi haji di Mekkah, Selasa (30/10/2012).

Dia mengatakan, ada 16 PIHK yang melakukan pelanggaran serius. Calon jamaah sudah membayar tetapi PIHK tidak menyetorkan dana jamaah tersebut ke rekening Kemenag.

"Mereka menjanjikan berangkat tahun ini tapi ternyata tidak berangkat," kata Suryadharma.

Dia mengatakan pihaknya akan menindak tegas sampai pencabutan izin operasional 16 PIHK tersebut. Kemenag juga meminta polisi memproses PIHK yang tidak bertanggung jawab itu.

Politikus PPP ini juga mencontohkan kasus PIHK di Mojokerto Jawa Timur yang mengakali calon jamaah dengan membuat paspor palsu. Paspor orang lain pas foto diganti dengan foto jamaah lain.

"Kami mengimbau pada masyarakat supaya tidak memaksakan diri pergi haji tanpa Kementerian Agama. Bohong kalau ada lembaga bilang Anda pasti berangkat tahun ini. Yang bisa memastikan itu Kementerian Agama berdasarkan daftar urut yang ada di Siskohat," katanya.

Menurutnya, banyak hal yang masih harus dibenahi yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah Arab Saudi maupun calon jamaah haji itu sendiri.

"Semua masalah sudah diinventarisasi, mana yang menjadi bagian Kemenag maka akan dikoreksi sendiri, mana yang menjadi bagian Pemerintah Arab Saudi maka itu akan disampaikan. Yang berkaitan dengan jamaah akan disampaikan lewat manasik," katanya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bgs/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%