detikcom
Selasa, 30/10/2012 12:59 WIB

Laporan dari Arab Saudi

Telantarkan Jamaah, Izin 16 Penyelenggara Haji Terancam Dicabut

Bagus Kurniawan - detikNews
Ilustrasi/dok detikcom
Jakarta - Sebanyak 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau dulu dikenal ONH Plus terancam terkena sanksi hingga dicabut izin operasionalnya. Mereka dianggap telah menelantarkan calon jamaah hingga gagal berangkat haji.

"Yang paling mengecewakan saat ini, banyak jamaah yang tidak berangkat karena perlakuan PIHK," kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada wartawan seusai rapat evaluasi haji di Mekkah, Selasa (30/10/2012).

Dia mengatakan, ada 16 PIHK yang melakukan pelanggaran serius. Calon jamaah sudah membayar tetapi PIHK tidak menyetorkan dana jamaah tersebut ke rekening Kemenag.

"Mereka menjanjikan berangkat tahun ini tapi ternyata tidak berangkat," kata Suryadharma.

Dia mengatakan pihaknya akan menindak tegas sampai pencabutan izin operasional 16 PIHK tersebut. Kemenag juga meminta polisi memproses PIHK yang tidak bertanggung jawab itu.

Politikus PPP ini juga mencontohkan kasus PIHK di Mojokerto Jawa Timur yang mengakali calon jamaah dengan membuat paspor palsu. Paspor orang lain pas foto diganti dengan foto jamaah lain.

"Kami mengimbau pada masyarakat supaya tidak memaksakan diri pergi haji tanpa Kementerian Agama. Bohong kalau ada lembaga bilang Anda pasti berangkat tahun ini. Yang bisa memastikan itu Kementerian Agama berdasarkan daftar urut yang ada di Siskohat," katanya.

Menurutnya, banyak hal yang masih harus dibenahi yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah Arab Saudi maupun calon jamaah haji itu sendiri.

"Semua masalah sudah diinventarisasi, mana yang menjadi bagian Kemenag maka akan dikoreksi sendiri, mana yang menjadi bagian Pemerintah Arab Saudi maka itu akan disampaikan. Yang berkaitan dengan jamaah akan disampaikan lewat manasik," katanya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bgs/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%