Detik.com News
Detik.com
Selasa, 30/10/2012 12:59 WIB

Laporan dari Arab Saudi

Telantarkan Jamaah, Izin 16 Penyelenggara Haji Terancam Dicabut

Bagus Kurniawan - detikNews
Telantarkan Jamaah, Izin 16 Penyelenggara Haji Terancam Dicabut Ilustrasi/dok detikcom
Jakarta - Sebanyak 16 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau dulu dikenal ONH Plus terancam terkena sanksi hingga dicabut izin operasionalnya. Mereka dianggap telah menelantarkan calon jamaah hingga gagal berangkat haji.

"Yang paling mengecewakan saat ini, banyak jamaah yang tidak berangkat karena perlakuan PIHK," kata Menteri Agama Suryadharma Ali kepada wartawan seusai rapat evaluasi haji di Mekkah, Selasa (30/10/2012).

Dia mengatakan, ada 16 PIHK yang melakukan pelanggaran serius. Calon jamaah sudah membayar tetapi PIHK tidak menyetorkan dana jamaah tersebut ke rekening Kemenag.

"Mereka menjanjikan berangkat tahun ini tapi ternyata tidak berangkat," kata Suryadharma.

Dia mengatakan pihaknya akan menindak tegas sampai pencabutan izin operasional 16 PIHK tersebut. Kemenag juga meminta polisi memproses PIHK yang tidak bertanggung jawab itu.

Politikus PPP ini juga mencontohkan kasus PIHK di Mojokerto Jawa Timur yang mengakali calon jamaah dengan membuat paspor palsu. Paspor orang lain pas foto diganti dengan foto jamaah lain.

"Kami mengimbau pada masyarakat supaya tidak memaksakan diri pergi haji tanpa Kementerian Agama. Bohong kalau ada lembaga bilang Anda pasti berangkat tahun ini. Yang bisa memastikan itu Kementerian Agama berdasarkan daftar urut yang ada di Siskohat," katanya.

Menurutnya, banyak hal yang masih harus dibenahi yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah Arab Saudi maupun calon jamaah haji itu sendiri.

"Semua masalah sudah diinventarisasi, mana yang menjadi bagian Kemenag maka akan dikoreksi sendiri, mana yang menjadi bagian Pemerintah Arab Saudi maka itu akan disampaikan. Yang berkaitan dengan jamaah akan disampaikan lewat manasik," katanya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bgs/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%