Senin, 29/10/2012 19:29 WIB

Eks Pejabat Pemkot Semarang Jadi Tersangka Korupsi PBB Online

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua tersangka terkait kasus penyimpangan dana proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang tahun 2011. Salah satu tersangkanya adalah mantan pejabat DPKAD Kota Semarang berinisial LPP (44).

Wakil Kajati Jateng, Isno Ihsan mengatakan, tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT AIS Jakarta berinisial VW (42) yang merupakan pelaksana proyek pengadaan aplikasi PBB online DPKAD Semarang.

"Penetapan kedua tersangka adalah hasil ekspose pekan lalu. Hari ini ditetapkan sebagai tersangka," kata Isno di kantornya di Gedung Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (29/10/2012) sore.

Proyek pengadaan aplikasi PBB online didanai oleh APBD Kota Semarang tahun anggaran 2011 sebesar Rp 4,17 miliar. LPP berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang menandatangai kontrak dengan rekanan pelaksana proyek, yaitu PT AIS Jakarta.

"Diduga ada kongkalikong antara PPKom dengan PT AIS dalam proses pencairan pembayaran proyek," tandas Isno.

Isno menambahkan, terungkapnya kasus tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBD Kota Semarang tahun 2011. Dalam temuan itu diketahui ketika seluruh nilai proyek seluruhnya telah cair, ternyata pengerjaannya belum selesai.

"Sampai masa akhir kontrak pada 15 Desember 2011, proyek belum selesai dan belum bisa difungsikan," imbuhnya.

Akibat kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 3,16 miliar. "Penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan tersangka, namun tetap kita hargai asas praduga tak bersalah," tutup Isno.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%