detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 08:52 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 29/10/2012 19:29 WIB

Eks Pejabat Pemkot Semarang Jadi Tersangka Korupsi PBB Online

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua tersangka terkait kasus penyimpangan dana proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang tahun 2011. Salah satu tersangkanya adalah mantan pejabat DPKAD Kota Semarang berinisial LPP (44).

Wakil Kajati Jateng, Isno Ihsan mengatakan, tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT AIS Jakarta berinisial VW (42) yang merupakan pelaksana proyek pengadaan aplikasi PBB online DPKAD Semarang.

"Penetapan kedua tersangka adalah hasil ekspose pekan lalu. Hari ini ditetapkan sebagai tersangka," kata Isno di kantornya di Gedung Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (29/10/2012) sore.

Proyek pengadaan aplikasi PBB online didanai oleh APBD Kota Semarang tahun anggaran 2011 sebesar Rp 4,17 miliar. LPP berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang menandatangai kontrak dengan rekanan pelaksana proyek, yaitu PT AIS Jakarta.

"Diduga ada kongkalikong antara PPKom dengan PT AIS dalam proses pencairan pembayaran proyek," tandas Isno.

Isno menambahkan, terungkapnya kasus tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBD Kota Semarang tahun 2011. Dalam temuan itu diketahui ketika seluruh nilai proyek seluruhnya telah cair, ternyata pengerjaannya belum selesai.

"Sampai masa akhir kontrak pada 15 Desember 2011, proyek belum selesai dan belum bisa difungsikan," imbuhnya.

Akibat kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 3,16 miliar. "Penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan tersangka, namun tetap kita hargai asas praduga tak bersalah," tutup Isno.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(alg/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%