Detik.com News
Detik.com
Senin, 29/10/2012 19:29 WIB

Eks Pejabat Pemkot Semarang Jadi Tersangka Korupsi PBB Online

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua tersangka terkait kasus penyimpangan dana proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang tahun 2011. Salah satu tersangkanya adalah mantan pejabat DPKAD Kota Semarang berinisial LPP (44).

Wakil Kajati Jateng, Isno Ihsan mengatakan, tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT AIS Jakarta berinisial VW (42) yang merupakan pelaksana proyek pengadaan aplikasi PBB online DPKAD Semarang.

"Penetapan kedua tersangka adalah hasil ekspose pekan lalu. Hari ini ditetapkan sebagai tersangka," kata Isno di kantornya di Gedung Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (29/10/2012) sore.

Proyek pengadaan aplikasi PBB online didanai oleh APBD Kota Semarang tahun anggaran 2011 sebesar Rp 4,17 miliar. LPP berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang menandatangai kontrak dengan rekanan pelaksana proyek, yaitu PT AIS Jakarta.

"Diduga ada kongkalikong antara PPKom dengan PT AIS dalam proses pencairan pembayaran proyek," tandas Isno.

Isno menambahkan, terungkapnya kasus tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBD Kota Semarang tahun 2011. Dalam temuan itu diketahui ketika seluruh nilai proyek seluruhnya telah cair, ternyata pengerjaannya belum selesai.

"Sampai masa akhir kontrak pada 15 Desember 2011, proyek belum selesai dan belum bisa difungsikan," imbuhnya.

Akibat kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 3,16 miliar. "Penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan tersangka, namun tetap kita hargai asas praduga tak bersalah," tutup Isno.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(alg/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%