detikcom
Senin, 29/10/2012 19:29 WIB

Eks Pejabat Pemkot Semarang Jadi Tersangka Korupsi PBB Online

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua tersangka terkait kasus penyimpangan dana proyek pengadaan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Semarang tahun 2011. Salah satu tersangkanya adalah mantan pejabat DPKAD Kota Semarang berinisial LPP (44).

Wakil Kajati Jateng, Isno Ihsan mengatakan, tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT AIS Jakarta berinisial VW (42) yang merupakan pelaksana proyek pengadaan aplikasi PBB online DPKAD Semarang.

"Penetapan kedua tersangka adalah hasil ekspose pekan lalu. Hari ini ditetapkan sebagai tersangka," kata Isno di kantornya di Gedung Kejati Jateng, Jl Pahlawan, Semarang, Senin (29/10/2012) sore.

Proyek pengadaan aplikasi PBB online didanai oleh APBD Kota Semarang tahun anggaran 2011 sebesar Rp 4,17 miliar. LPP berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang menandatangai kontrak dengan rekanan pelaksana proyek, yaitu PT AIS Jakarta.

"Diduga ada kongkalikong antara PPKom dengan PT AIS dalam proses pencairan pembayaran proyek," tandas Isno.

Isno menambahkan, terungkapnya kasus tersebut berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam laporan hasil pemeriksaan atas APBD Kota Semarang tahun 2011. Dalam temuan itu diketahui ketika seluruh nilai proyek seluruhnya telah cair, ternyata pengerjaannya belum selesai.

"Sampai masa akhir kontrak pada 15 Desember 2011, proyek belum selesai dan belum bisa difungsikan," imbuhnya.

Akibat kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 3,16 miliar. "Penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan tersangka, namun tetap kita hargai asas praduga tak bersalah," tutup Isno.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(alg/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%