Detik.com News
Detik.com
Senin, 29/10/2012 16:49 WIB

Gara-gara Dituding Terlibat Terorisme, Anggota HASMI Gagal Menikah

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Penyebutan kelompok teroris HASMI (Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia) oleh polisi ternyata berdampak terhadap masyarakat dan ormas Islam yang memiliki kemiripan nama, yaitu Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI). Dampak tersebut mulai dari kecurigaan para orangtua yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah milik HASMI hingga gagalnya pernikahan salah satu anggota HASMI.

"Minggu kemarin sudah ada yang mau menikah dan sudah berhadap-hadapan, dan dibatalkan oleh orangtua perempuannya," kata Ketua DPP HASMI, Muhammad Sarbini, usai bertemu dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Senin (29/10/2012).

Bukan itu saja, sejak pengungkapan 11 pelaku teroris yang mengatasnamakan kelompok HASMI, ada juga beberapa orangtua yang mengontak sekretariat HASMI dan mempertanyakan metode pelajaran yang diberikan kepada anak-anaknya yang dititipan di sekolah yang didirikan HASMI.

"Mereka bertanya, apa yang diajarkan kami (HASMI) kepada anak-anaknya. Orangtua yang menyekolahkan anaknya kepada kami merasa terganggu, ada sebagian yang menarik diri tapi kita tenangkan," ujar Sarbini.

Sebagai ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, jelas Sarbini, HASMI menerrapkan sitem keanggotaan resmi kepada masing-masing anggotanya. "Dan kita juga bekerjasama dengan salah satu bank," katanya sambil memperlihatkan kartu anggota dengan kerjasama salah satu bank syariah plat merah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%