Senin, 29/10/2012 16:49 WIB

Gara-gara Dituding Terlibat Terorisme, Anggota HASMI Gagal Menikah

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Penyebutan kelompok teroris HASMI (Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia) oleh polisi ternyata berdampak terhadap masyarakat dan ormas Islam yang memiliki kemiripan nama, yaitu Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI). Dampak tersebut mulai dari kecurigaan para orangtua yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah milik HASMI hingga gagalnya pernikahan salah satu anggota HASMI.

"Minggu kemarin sudah ada yang mau menikah dan sudah berhadap-hadapan, dan dibatalkan oleh orangtua perempuannya," kata Ketua DPP HASMI, Muhammad Sarbini, usai bertemu dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Senin (29/10/2012).

Bukan itu saja, sejak pengungkapan 11 pelaku teroris yang mengatasnamakan kelompok HASMI, ada juga beberapa orangtua yang mengontak sekretariat HASMI dan mempertanyakan metode pelajaran yang diberikan kepada anak-anaknya yang dititipan di sekolah yang didirikan HASMI.

"Mereka bertanya, apa yang diajarkan kami (HASMI) kepada anak-anaknya. Orangtua yang menyekolahkan anaknya kepada kami merasa terganggu, ada sebagian yang menarik diri tapi kita tenangkan," ujar Sarbini.

Sebagai ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, jelas Sarbini, HASMI menerrapkan sitem keanggotaan resmi kepada masing-masing anggotanya. "Dan kita juga bekerjasama dengan salah satu bank," katanya sambil memperlihatkan kartu anggota dengan kerjasama salah satu bank syariah plat merah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%