Senin, 29/10/2012 16:49 WIB

Gara-gara Dituding Terlibat Terorisme, Anggota HASMI Gagal Menikah

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Penyebutan kelompok teroris HASMI (Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia) oleh polisi ternyata berdampak terhadap masyarakat dan ormas Islam yang memiliki kemiripan nama, yaitu Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI). Dampak tersebut mulai dari kecurigaan para orangtua yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah milik HASMI hingga gagalnya pernikahan salah satu anggota HASMI.

"Minggu kemarin sudah ada yang mau menikah dan sudah berhadap-hadapan, dan dibatalkan oleh orangtua perempuannya," kata Ketua DPP HASMI, Muhammad Sarbini, usai bertemu dengan Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Senin (29/10/2012).

Bukan itu saja, sejak pengungkapan 11 pelaku teroris yang mengatasnamakan kelompok HASMI, ada juga beberapa orangtua yang mengontak sekretariat HASMI dan mempertanyakan metode pelajaran yang diberikan kepada anak-anaknya yang dititipan di sekolah yang didirikan HASMI.

"Mereka bertanya, apa yang diajarkan kami (HASMI) kepada anak-anaknya. Orangtua yang menyekolahkan anaknya kepada kami merasa terganggu, ada sebagian yang menarik diri tapi kita tenangkan," ujar Sarbini.

Sebagai ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, jelas Sarbini, HASMI menerrapkan sitem keanggotaan resmi kepada masing-masing anggotanya. "Dan kita juga bekerjasama dengan salah satu bank," katanya sambil memperlihatkan kartu anggota dengan kerjasama salah satu bank syariah plat merah.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%