Detik.com News
Detik.com
Kamis, 25/10/2012 16:22 WIB

Hakim Agung Merasa Diperlakukan Seperti Kambing

Andi Saputra - detikNews
Hakim Agung Merasa Diperlakukan Seperti Kambing Gayus Lumbuun dan Nurhadi
Jakarta - Rencana Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang akan menempatkan PNS MA duduk di pesawat kursi kelas bisnis sedangkan hakim agung di kelas ekonomi membuat para 'wakil Tuhan' itu tersinggung. Meski akhirnya selisih paham ini bisa diselesaikan Ketua MA, tetapi hal itu membuka 'diskriminasi' yang dirasakan oleh para hakim selama bertahun-tahun.

"Saat itu saya mengatakan di rapat pleno, menempatkan hakim agung di kelas ekonomi seperti menempatkan di kelas kambing," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (25/10/2012).

Kekesalan Gayus semakin menjadi saat mengetahui dalam satu pesawat tersebut, ada PNS eselon II yang duduk di kelas bisnis. "Ternyata ada beberapa eselon II justru ditempatkan di kelas bisnis sementara hakim agung sebagian besar di kelas ekonomi," papar mantan anggota DPR ini.

Gayus mengakui hanya dirinya saja yang memrotes hal tersebut. Ada pun para hakim agung lainnya memilih diam atas rencana tersebut. Tetapi Gayus punya alasan sendiri.

"Menurut UU Protokoler yang dijelaskan dengan Permenkeu No 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, menyebutkan hakim agung dan hakim konstitusi ditempatkan di kelas bisnis," ungkap Gayus.

Atas hal ini, Sekretaris MA Nurhadi membantah memperlakukan hakim agung sebagai warga kelas dua. Dia menyatakan apa yang disampaikan di rapat pleno pada 16 Oktober 2012 ada dasarnya.

"Prof Gayus kan baru kemarin (jadi hakim agung), masih baru. Saya tahu dia tidak pernah naik ekonomi. Bahkan dia bilang kelas ekonomi kelas kambing," ujar Nurhadi.

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%