detikcom
Kamis, 25/10/2012 16:22 WIB

Hakim Agung Merasa Diperlakukan Seperti Kambing

Andi Saputra - detikNews
Gayus Lumbuun dan Nurhadi
Jakarta - Rencana Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang akan menempatkan PNS MA duduk di pesawat kursi kelas bisnis sedangkan hakim agung di kelas ekonomi membuat para 'wakil Tuhan' itu tersinggung. Meski akhirnya selisih paham ini bisa diselesaikan Ketua MA, tetapi hal itu membuka 'diskriminasi' yang dirasakan oleh para hakim selama bertahun-tahun.

"Saat itu saya mengatakan di rapat pleno, menempatkan hakim agung di kelas ekonomi seperti menempatkan di kelas kambing," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (25/10/2012).

Kekesalan Gayus semakin menjadi saat mengetahui dalam satu pesawat tersebut, ada PNS eselon II yang duduk di kelas bisnis. "Ternyata ada beberapa eselon II justru ditempatkan di kelas bisnis sementara hakim agung sebagian besar di kelas ekonomi," papar mantan anggota DPR ini.

Gayus mengakui hanya dirinya saja yang memrotes hal tersebut. Ada pun para hakim agung lainnya memilih diam atas rencana tersebut. Tetapi Gayus punya alasan sendiri.

"Menurut UU Protokoler yang dijelaskan dengan Permenkeu No 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, menyebutkan hakim agung dan hakim konstitusi ditempatkan di kelas bisnis," ungkap Gayus.

Atas hal ini, Sekretaris MA Nurhadi membantah memperlakukan hakim agung sebagai warga kelas dua. Dia menyatakan apa yang disampaikan di rapat pleno pada 16 Oktober 2012 ada dasarnya.

"Prof Gayus kan baru kemarin (jadi hakim agung), masih baru. Saya tahu dia tidak pernah naik ekonomi. Bahkan dia bilang kelas ekonomi kelas kambing," ujar Nurhadi.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close