Kamis, 25/10/2012 16:22 WIB

Hakim Agung Merasa Diperlakukan Seperti Kambing

Andi Saputra - detikNews
Gayus Lumbuun dan Nurhadi
Jakarta - Rencana Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang akan menempatkan PNS MA duduk di pesawat kursi kelas bisnis sedangkan hakim agung di kelas ekonomi membuat para 'wakil Tuhan' itu tersinggung. Meski akhirnya selisih paham ini bisa diselesaikan Ketua MA, tetapi hal itu membuka 'diskriminasi' yang dirasakan oleh para hakim selama bertahun-tahun.

"Saat itu saya mengatakan di rapat pleno, menempatkan hakim agung di kelas ekonomi seperti menempatkan di kelas kambing," kata hakim agung Prof Gayus Lumbuun saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (25/10/2012).

Kekesalan Gayus semakin menjadi saat mengetahui dalam satu pesawat tersebut, ada PNS eselon II yang duduk di kelas bisnis. "Ternyata ada beberapa eselon II justru ditempatkan di kelas bisnis sementara hakim agung sebagian besar di kelas ekonomi," papar mantan anggota DPR ini.

Gayus mengakui hanya dirinya saja yang memrotes hal tersebut. Ada pun para hakim agung lainnya memilih diam atas rencana tersebut. Tetapi Gayus punya alasan sendiri.

"Menurut UU Protokoler yang dijelaskan dengan Permenkeu No 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, menyebutkan hakim agung dan hakim konstitusi ditempatkan di kelas bisnis," ungkap Gayus.

Atas hal ini, Sekretaris MA Nurhadi membantah memperlakukan hakim agung sebagai warga kelas dua. Dia menyatakan apa yang disampaikan di rapat pleno pada 16 Oktober 2012 ada dasarnya.

"Prof Gayus kan baru kemarin (jadi hakim agung), masih baru. Saya tahu dia tidak pernah naik ekonomi. Bahkan dia bilang kelas ekonomi kelas kambing," ujar Nurhadi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%