detikcom
Kamis, 25/10/2012 14:53 WIB

Politisi PKS 'Serang' Dahlan Soal Surat Edaran Anti Kongkalikong

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Ketua DPP PKS Fahri Hamzah mempertanyakan tujuan laporan Dahlan Iskan ke Seskab yang berujung pada keluarnya surat edaran stop kongkalikong. Dia menilai cara kerja Dahlan Iskan yang demikian adalah bentuk pencitraan.

Dahlan Iskan, menurut Fahri, seharusnya tidak perlu melapor kepada Seskab dengan mengirim SMS soal adanya anggota dewan yang meminta upeti kepada Kementerian BUMN. Cara kerja demikian menurutnya bukan cara kerja lembaga negara sekelas menteri.

"Dia nggak perlu main SMS begitu, dia bikin regulasi saja. Jadi jangan bekerja kaya, mohon maaf, kaya LSM. Ini kan kerja lembaga negara, nggak bisa lah kita bekerja dengan cara ngeluh dengan kampanye, blackmail, nggak bisa," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

"Lembaga negara bekerja dengan regulasi, bikin keputusan, bikin regulasi dan dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan laporkan ke polisi, kan gitu cara kerja lembaga negara. Kalau cara kerja teman saya ini (Dahlan) menurut saya termakan kampanye pencitraan yang sebetulnya bukan cara kerja lembaga negara. Ya karena dia harus bekerjanya dengan regulasi," lanjut Fahri.

Fahri juga mengatakan hubungan buruk antara DPR dan BUMN-BUMN yang ada di Indonesia selama ini adalah karena kesalahan pemerintah. Namun pemerintah seolah melemparkan kesalahan itu ke DPR.

"Kalau menurut saya ini salahnya pemerintah (Kementerian BUMN), karena pemerintah tidak pernah mau mengatur secara baik implementasi dari UU BUMN nomor 19 tahun 2013, sehingga kemudian persepsi tentang hubungan antara BUMN dan dewan tidak diperbaiki sampai sekarang. Tapi kan lagi-lagi pemerintah tidak mau memperbaiki itu. Lalu kemudian di luar sana ikut mem-blackmail citra dari anggota dewan," kata Fahri.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam sudah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah.

Karena itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran penanaman modal negara (PMN).

"Menteri BUMN melapor via sms ke Seskab mengindahkan SE 542, dan memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila ada oknum DPR minta-minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," kata Dipo kemarin.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%