detikcom
Rabu, 24/10/2012 17:37 WIB

Kartu Pintar Mulai Dibagikan di DKI pada Hari Pahlawan

Pandu Damarjati - detikNews
Jakarta - Kartu Pintar akan mulai dibagian bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November mendatang. Pembagian kartu pintar ini diharapkan bisa membantu pelajar yang kurang mampu untuk bisa terus sekolah.

"Karena Pak Gubernur minta 10 November, bersamaan dengan Hari Pahlawan, nanti kartu ini akan diberikan di lingkungan pemukiman kumuh, miskin dan padat," kata Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Taufik mengatakan, pemberian Kartu Pintar akan diberikan secara bertahap tahun ini. Ada sekitar 3.000 kartu yang akan dibagikan pada 10.766 peserta didik. Untuk tahun ini kartu tersebut akan dibagikan dulu untuk siswa SMA dan SMK.

"Untuk tahun depan SD, SMP dan SMK akan dapat. Bagi yang mendapat kartu ini akan mendapat Rp 240 ribu per bulan," katanya.

Taufik menjelaskan, untuk pendidikan ada biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Untuk sekolah-sekolah negeri biaya investasi dan operasional sudah dibiayai Pemprov DKI, namun biaya personal masih ditanggung orang tua didik.

"Biaya personal ternyata masih ada orangtua didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga merasa berat untuk ongkos dari rumah ke sekolah. Ini yang dicari solusinya sehingga mereka bisa datang sekolah tepat waktu dan juga akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang mereka terima dan pada gilirannya jadi peserta didik yang bermutu," katanya.

Taufik mengatakan, Kartu Pintar ini bekerja sama dengan PT Bank DKI. Kartu ini adalah kartu standarnya bank, sehingga bisa seperti kartu ATM. Untuk yang mendapat kartu ini akan mendapatkan Rp 240 ribu per bulan.

"Yang mendapat kartu itu mendapat Rp 240 ribu per bulan," katanya.

Saat ditanya mengapa siswa SMA dan SMK dulu yang diberi Kartu Pintar, Taufik mengatakan hal ini disebabkan siswa SD dan SMP jarak rumah dan sekolah masih dekat. "Untuk SD dan SMP di rasa jarak rumah peserta didik dekat dengan rumah," katanya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nal/nwk)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%